LENSA POLITIKNEWS

Tok! Uji Materi UU Minerba yang Diajukan Gubernur Babel Ditolak MK

Lensabangkabelitung.com, Jakarta – Uji materi Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas UU nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba) yang dimotori oleh Erzaldi Rosman selaku Gubernur Kepulauan Bangka Belitung tak dapat dipenuhi oleh Mahkamah Konstitusi. Amar putusan dibacakan majelis hakim MK, hari ini, Selasa, 29 September 2020.

Pada uji materi itu, Pemprov Babel diwakili oleh Gubernur Erzaldi Rosman serta para pimpinan DPRD Kepulauan Babel yakni Didit Srigusjaya, Hendra Apolo, Muhhamad Amin dan Amri Cahyadi.

Dalam salinan putusan sebanyak 26 lembar yang dilansir MK Selasa, 29 September 2020, majelis hakim MK menolak permohonan uji materi para pemohon karena permohonan dinilai tidak jelas.

“Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima,” demikian bunyi putusan majelis hakim MK.

Putusan ini, sebelumnya telah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Arief Hidayat, Suhartoyo, Daniel Yusmic P. Foekh, Enny Nurbaningsih, Manahan MP Sitompul, Saldi Isra, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Senin, 14 September 2020.

Putusan itu, kemudian diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa, 29 September 2020.

Perkara ini disidangkan di MK, setelah Erzaldi dan para pimpinan DPRD Kepulauan Babel mempersoalkan dihapus atau diubahnya sejumlah pasal dalam UU Minerba hasil revisi.

Beberapa pasal yang dipersoalkan yakni Pasal 4 Ayat (2), Pasal 7, Pasal 8, Pasal 17 Ayat (2), Pasal 21, Pasal 35 Ayat (1), Pasal 37, Pasal 40, Pasal 48 huruf a dan b, Pasal 67, Pasal 122, Pasal 140, Pasal 151, Pasal 100A, Pasal 169B Ayat (5) huruf g, Pasal 173 dan pasal-pasal lainnya sepanjang dimaknai menghapus/mengubah kewenangan daerah.

Setelah diperiksa oleh MK, UU 3/2020 atau UU Minerba hasil revisi ternyata tak memuat ketentuan Pasal 100A dan Pasal 169B Ayat (5) huruf g seperti yang dimohonkan pemohon.

Pada bagian konklusi, majelis MK menilai permohonan para Pemohon tidak jelas atau kabur.

Donny Fahrum

Related Articles

Leave a Reply

Back to top button