BANGKA SELATANLENSA DAERAHNEWS

Pendapatan Pajak Sarang Walet di Basel Rendah, Padahal Jumlah Wajib Pajaknya Banyak

Lensabangkabelitung.com, Toboali – DPRD Kabupaten Bangka Selatan Fraksi Keadilan Sejahtera Kebangkitan Bangsa (FKSKB) menyoroti realisasi pendapat asli daerah (PAD) dari sektor pajak sarang burung walet yang masih belum optimal.

Badan Keuangan Daerah (Bakeuda) Kabupaten Bangka Selatan pada tahun 2019 hanya mampu merealisasikan pajak sarang burung walet sebesar Rp 58 juta. Padahal, dengan jumlah sebanyak 160 wajib pajak, semestinya bisa lebih.

“Menurut Bakeuda tahun 2019 ada 160 wajib pajak, dan tahun ini mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Namun mereka kesulitan untuk menagih, karena pemerintah juga tidak andil dalam membangung gedung burung walet,” kata anggota DPRD Kabupaten Bangka Selatan Fraksi Keadilan Sejahtera Kebangkitan Bangsa, Samsir, Selasa 7 Juli 2020.

Ia mengatakan, bukan masalah tidak ikut membangun tetapi ini undang-undang No 28 tahun 2009 dan wajib bayar. Bagi yang tidak bayar sebagaimana tercantum pada pasal 174 ayat 2 dengan tidak sengaja atau mengisi dengan baik dan benar atau tidak melengkapi atau tidak melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan negara dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 tahun atau pidana paling banyak 4 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang bayar. 

Selain itu kata Samsir, sesuai dengan Perda Bangka Selatan No 14 tahun 2011 tentang pajak daerah pasal 71 ayat 1 dan 2 wajib pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 tahun atau pidana denda paling banyak 2 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar. 

Sedangkan ayat 2 wajib pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun atau pidana denda paling banyak 4 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.

“Ini merupakan dasar hukum yang harus menjadi dasar penagihan oleh Bakeuda dalam menagih  pajak bersama Satpol PP dalam hal penegakan perda. Kalau tidak mau bayar sebaiknya berkoordinasi dengan Kejari,” jelasnya.

Menurutnya berdasarkan perhitungan potensi tahun 2019 dengan jumlah wajib pajak 160 dan asumsi hanya 50 persen yang berproduksi dengan wajib pajak 80 wajib pajak produksi 4 bulan dalam setahun dan sekali produksi minimal 1,5 kg dengan harga terendah 10 juta dengan pajak 10 persen (sesuai perda no 11 tahun 2009 dan UU No 28 tahun 2009), maka jumlah produksi dalam setahun se-Bangka Selatan dapat dihitung potensinya sebesar Rp 480 juta sedangkan tercapai hanya Rp 58 juta pada tahun 2019 atau hanya tercapai 12 persen dari potensi yang ada. 

Sedangkan target pajak sarang burung walet tahun 2019 hanya Rp 60 juta, artinya hanya ditargetkan 12,5 persen dari potensi yang ada. Menurut Samsir, tahun 2020 harus dinaikkan menjadi 50 persen dari potensi yang ada sebesar 240 juta target pajak sarang burung walet, karena wajib bertambah sudah diatas 200 wajib pajak. Target 240 juta itu masih menggunakan wajib pajak tahun 2019.

“Kami berharap Bakeuda untuk menghitung hutang setiap wajib pajak 5 tahun ke belakang yang bisa ditagih lagi atau kurang dibayar sesuai dengan pasal 72 tindak pidana di bidang perpajakan Daerah tidak dituntut setelah melampaui jangka waktu 5 tahun sejak saat terutang atau berakhirnya masa pajak atau berakhirnya bagian tahun pajak atau berakhirnya tahun pajak yang bersangkutan,” ujar dia.

Penulis: Rusdi | Editor: Donny Fahrum

Related Articles

Leave a Reply

Back to top button