NEWS

Tiga Smelter Timah di Babel Dapat Fasilitas Istimewa dari Pemprov Babel

Lensabangkabelitung.com, Pangkalpinang – Pemprov Kepulauan Bangka Belitung memberikan fasilitas kepada tiga perusahaan peleburan (smelter) timah di Bangka Belitung. Persetujuan tersebut adalah persetujuan Rencana Kerja Anggaran Biaya (RKAB) untuk stok logam yang belum terjual pada 2018.

Ketiga perusahaan yang mendapat fasilitas tersebut adalah PT Bukit Timah, PT Prima Timah Utama (PTU), dan PT Biliton Inti Perkasa (BIP).

PT Bukit Timah mendapat persetujuan RKAB dengan volume barang 550 metric ton, PT PTU sebanyak 353 metric ton, dan PT BIP sebanyak 324,37 metric ton.

Gubernur Bangka Belitung Erzaldi Rosman membenarkan pemberian fasilitas RKAB tersebut.

“Mendapatkan RKAB sudah proses. Nanti bisa ditanya ke dinas ya,” ujar Erzaldi kepada Lensabangkabelitung.com, Jumat, 26 Juni 2020.

Kepala Bidang Pertambangan dan Logam Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bangka Belitung Amir Syahbana membenarkan adanya persetujuan RKAB ketiga perusahaan tersebut.

“Terkait adanya tiga persetujuan RKAB dari dinas ESDM adalah benar. Kebijakan tersebut diambil oleh Pemprov Bangka Belitung sebagai salah satu upaya untuk mengantisipasi dampak pandemi Covid-19,” ujar Amir kepada Lensabangkabelitung.com, Jumat, 26 Juni 2020.

Menurut Amir, dampak pandemi Covid-19 bukan cuma dari sisi kesehatan saja. Tapi dari dampak ekonomi juga harus diperhatikan. Kebijakan tersebut, kata dia, untuk mengurangi dampak ekonomi akibat dari pandemi Covid-19.

“Jadi substansinya Pemprov Bangka Belitung memfasilitasi para pemegang IUP yang telah memiliki stok logam dari 2018 yang karena berbagai alasan belum dapat terjual atau terekspor. Sehingga ini diharapkan akan menggerakkan sektor riil. Adanya stok berarti tidak ada uang berputar,” ujar dia.

Dengan barang itu terjual, kata Amir, diharapkan terjadi perputaran uang atau perputaran ekonomi dari penjualan stok yang dimaksud, contohnya adalah pemilik logam atau pemegang IUP yang dalam berbisnis ada kewajiban dengan suppliernya.

“Mungkin ada yang belum terbayarkan jadi bisa bayar utang. Supplier ke bawah juga secara bisnis ada yang belum selesai bisa diselesaikan. Akhirnya roda ekonomi jalan secara ekonomi rill. Jadi kebijakan itu ditempuh Pemprov Babel sebagai kebijakan tersebut sebagai upaya untuk menggerakkan ekonomi rill dari dampak pandemi Covid-19,” ujar dia.

Amir menambahkan RKAB ketiga perusahaan tersebut sudah keluar sesuai stok mereka 2018.

“Ini hanya stok berdasarkan RKAB yang disetujui pada 2018. Kita memfasilitasi RKAB 2018 yang tidak bisa terjual bisa dijual di sini. Jadi tidak bicara produksi baru,” ujar dia.

Penulis: Servio M & Nico Alp | Editor: Donny Fahrum

Related Articles

Leave a Reply

Back to top button