NEWS

Reses DPRD Babar Dapil Satu Dipenuhi Keluhan Tentang Bansos yang Rumit

Lensabangkabelitung.com, Muntok– Kegiatan Reses yang dilakukan oleh DPRD Kabupaten Bangka Barat Dapil I Kecamatan Muntok Simpang Teritip yang dilaksanakan di Gedung Serba Guna Kantor Camat Muntok, Rabu, 10 Juni 2020 dipenuhi dengan keluhan Pemdes, RW dan Kelurahan tentang permasalahan Bantuan Sosial Covid-19 yang rumit.

Ketua RW 14 Kampung Tanjung Laut, Abdul Rajak saat reses menyampaikan keluhan warga mengenai kisruh Bantuan Sosial. Kisruh Bantuan Sosial itu, kata Rajak dalam pandangan masyarakat yang bersalah adalah pihak RT/RW.

Padahal, Rajak mengaku sudah mendata masyarakat yang usia produktif, ia sudah mendata masyarakat lansia yang janda dan tidak mampu untuk menjadi penerima manfaat Bantuan Sosial.

“Di bulan Mei keluar bantuan, pertama dari Kejaksaan, dan kedua dari Kabupaten, Kemensos, itu menjadi ganda Pak, selisih berapa hari, keluar lagi untuk yang usia produktif, jadi kami dicemooh sama warga, dibilang dak becus ngurus masyarakat, jadi saya tanya Pak Lurah, itu ternyata bukan kesalahan saya, rupanya Dinas Sosial, yang butuh waktu cepat, saya jelaskan sama warga, warga ga mau tahu,” keluh Rajak.

Senada dengan Rajak, Sekretaris Desa Air Limau, Mexsi Diansah juga mengeluhkan tentang Bantuan Sosial. Salah satu Bantuan Sosial yang dikeluhkan adalah yang bersumber dari BST Pemerintah Provinsi yang sampai sekarang belum tersalurkan, sehingga pihak Pemerintah Desa sering didatangi warga ke sekretariat desa untuk bertanya mengapa sampai sekarang mereka tidak mendapatkan bantuan.

Mexsi juga mengatakan, bahwa data yang diperoleh Pemdes Air Limau itu terkadang tidak sesuai dengan peruntukannya. Data penerima manfaat itu tercantum warga yang masih muda-muda, jadi mau tidak mau Pemdes menyalurkan bantuan sesuai dengan data yang masuk.

“Lalu, data yang masuk terkadang tumpang tindih (dobel) bapak, selanjutnya ketika kita mau menyampaikan ke masyarakat tidak bisa ambil dua bantuan tersebut, kemudian masyarakat bilang itu kan hak kami, di sini kami dilema Pak, terkait bantuan yang di luar kewenangan Desa,” kata Mexsi.

Serupa dengan yang lain, Kepala Desa Air Belo, Beni juga menyampaikan keluh kesah yang sama terkait Bansos Covid-19 yang rumit. Ia bahkan juga menyampaikan hasil rapat Apdesi Kabupaten Bangka Barat yang salah satu isinya meminta Bupati Bangka Barat agar dapat merubah Surat Keputusan Daftar Penerima BST Kemensos yang ganda sesuai dengan data yang diusulkan oleh Pemerintah Desa.

“Terakhir, kami juga meminta Pak, sembako yang diberikan oleh Kabupaten Bangka Barat itu, memang dananya kecil yang senilai sekitar 200 ribu per paket, tapi sampai di desa sekitar 150 ribu, wajar Pak, karena beli (sambako) di Pangkalpinang,” kata Beni.

Maksud Beni, ia berharap jika bisa bantuan dari Kabupaten Bangka Barat juga berupa uang tunai, agar nilai dua ratus ribu yang diberikan ke masyarakat itu tetap utuh tidak menurun. Lalu, dengan dua ratus ribu yang diberikan kepada masyarakat desa itu, masyarakat bisa membeli beras di toko yang ada di desa tempat tinggal masing-masing dengan harapan perputaran uang juga tetap di Desa.

Penulis: Sepri | Editor: Donny Fahrum

Related Articles

Leave a Reply

Back to top button