NEWS

Polemik Tambak Udang Babar Tak Kunjung Selesai, Markus Terancam Interpelasi

Lensabangkabelitung.com, Muntok– Polemik perusahaan tambak udang di Bangka Barat yang tidak kunjung selesai menuai kritik pedas bertubi-tubi dari anggota DPRD Kabupaten Bangka saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan OPD perwakilan Pemerintah Daerah, 15 Juni 2020.

Adi Sucipto mengatakan RDP ini merupakan kali keenam DPRD membahas polemik perusahaan tambak udang di Bangka Barat sejak dari tahun lalu.

“Saya tidak menyalahkan bapak/ibu perwakilan OPD yang ada di sini, karena ini semua ada pemimpinnya, ada kepalanya, ada Bupati,” kata Cipto saat RDP.

“Bupati adalah decision maker, pelaksana kebijakan yang ada di Kabupaten Bangka Barat, yang menyangkut kebijakan Kabupaten,” tambahnya.

Sebab itu, Cipto memilih untuk tidak menyalahkan para Kepala PUPR, DPM Nakertrans dan Pol PP, namun lebih menilai bawah permasalahan ini merupakan salah Bupati Bangka Barat sebab polemik perusahaan tambak udang ini merupakan PR (Pekerjaan Rumah) yang sudah lama.

“Ini menimbulkan pertanyaan yang besar, kenapa saat itu (waktu lalu) kita mau langsung sidak ke lapangan tentang perizinan yang belum selesai, tapi mereka sudah melaksanakan kegiatan (usaha), tidak mengantongi izin kok dibiarkan, intinya kan Bupati Bangka Barat membiarkan ini,” sebutnya.

Demikian, Cipto secara terang-terangan saat RDP mengusulkan kepada anggota dan pimpinan DPRD Kabupaten Bangka Barat untuk menggunakan hak interpelasi terhadap Bupati Bangka Barat.

“Minta keterangan (langsung) dong dari Bupati Bangka Barat, kenapa ini bisa terjadi?” pungkasnya.

“Sejak beberapa bulan lalu kita (sudah) minta keterangan terus kepada pihak eksekutif, tapi yang hadir kepala dinas, dan sampai hari ini tidak selesai juga masalahnya, berarti kan kita (harus) langsung dengan big bossnya, begitu pimpinan, (ayo) kita jadwalkan, kita gunakan hak interpelasi kita,” tambahnya lagi.

Tidak hanya demikian, Cipto bahkan menilai Bupati Bangka Barat tidak memiliki sikap yang jelas serta terkesan melemparkan tanggungjawab tersebut kepada para Kepala OPD terkait.

“Saya anggap Bupati Bangka Barat tidak bisa kerja,” demikian Cipto.

Penulis: Sepri | Editor: Donny Fahrum

Related Articles

Leave a Reply

Back to top button