NEWS

Penumpang Jangan Lakukan Pemalsuan Surat Keterangan Rapid Test, Bisa Kena Pidana

Lensabangkabelitung.com, Muntok – Terkait Surat Keterangan Rapid Test yang menjadi salah satu syarat bagi penumpang untuk berpergian via Pelabuhan Tanjung Kalian dan Bandara Depati Amir, Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Erzaldi Rosman menyatakan belum mendengar ada kasus jual beli atau pemalsuan Surat Keterangan tersebut di Provinsi yang ia pimpin ini.

“Tetapi kalau ada terjadi jual belisurat keterangan sudah dirapid tes, wah, itu pelanggaran banget, sudah pidana pemalsuan, tapi yang pasti, tindakan apa yang akan diberikan, pihak berwenang la yang akan menjawab, sementara ini di Bangka Belitung belum ada,” kata Erzaldi Rosman, Jumat, 15 Mei 2020.

Untuk mencegah itu, Erzaldi mengatakan akan pihak Pemerintah Provinsi Bangka Belitung sudah menyiapkan pos-pos di Pelabuhan dan Bandara.

“Kan kita tahu, seperti apa yang dilakukan oleh penumpang untuk mengambil surat itu,” ujarnya.

Erzaldi mengakui, sebelumnya memang surat keterangan rapid test itu bisa diambil di fasilitas-fasilitas kesehatan, namun ia mengatakan bahwa sudah menyurati pihak Puskesmas dengan isi yang menegaskan bahwa Puskesmas tidak melakukan rapid tes bagi orang yang ingin berpergian ke luar Bangka Belitung, tetapi hanya untuk mendeteksi ODP.

“Kalau Puskesmas melakukan rapid test bagi orang yang mau melakukan perjalanan itu keliru dan salah,” tegasnya.

“Kita sudah mengantisipasi itu, saya tidak mau Puskesmas yang mengeluarkan surat, yang bikin surat harus rumah sakit dan Gugus Tugas, kalau (rapid tes) bagi yang mau berpergian bayar, mandiri, kalau yang di jalan-jalan, yang kita lakukan di Provinsi gak, itu ada dana dari Babel Peduli, ada dari APBD,” tambahnya.

Sementara itu, Kapolda Bangka Belitung, Brigjen Pol Anang Syarif Hidayat mengatakan akan menyarankan kepada lembaga atau instansi-instansi yang mengeluarkan surat keterangan rapid tes itu untuk memiliki izin yang khusus, agar bisa diketahui apakah asli atau dipalsukan.

“Kalau dipalsukan ya kita cari, dengan demikian kita bisa cross check, oh, ini palsu, kita cari sebagai tersangka pemalsuan, penipuan bisa pemalsuan bisa, unsur pidana, pidana umum itu,” demikian Brigjen Pol Anang Syarif Hidayat, Jumat, 15 Mei 2020.

Penulis: Sepri | Editor: Donny Fahrum

Related Articles

Leave a Reply

Back to top button