NEWS

Setiap Pengiriman Mineral Ikutan Selalu Tuai Polemik, Ini Aturan Mainnya

Lensabangkabelitung.com, Pangkalpinang – Setiap ada kegiatan pengiriman mineral ikutan yang dikirim keluar dari Bangka Belitung, selalu menimbulkan polemik terkait legal atau tidaknya kegiatan tersebut. Untuk dapat diketahui legal atau tidaknya pengiriman mineral ikutan yang sudah sering dilakukan tersebut, acuannya adalah ketentuan peraturan perundang undangan.

Pengamat Pertambangan Bangka Belitung Bambang Herdiansyah mengatakan kegiatan yang menyangkut mineral harus mengacu kepada Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Minerba dan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

“Selain itu acuannya adalah Permen ESDM Nomor 28 Tahun 2017 perubahan atas Permen ESDM nomor 5 Tahun 2017 Tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral Melalui Kegiatan Pengolahan Dan Pemurnian Mineral Di Dalam Negeri,” ujar Bambang kepada Lensabangkabelitung.com, Selasa, 28 April 2020.

Fakta yang terjadi selama ini, kata Bambang, indikator legalitas pengiriman mineral ikutan hanya berpegang kepada kelengkapan dokumen perizinan semata dan apabila dokumen perizinan sudah dinyatakan lengkap maka kegiatan tersebut dinyatakan legal.

“Sedangkan hal yang paling prinsip adalah apakah pemegang izin sudah melaksanakan tata kelola kegiatan yang telah diatur didalam izin, khususnya menyangkut asal usul mineral yang diusahakan,” ujar dia.

Menurut Bambang, acuan untuk pelaksanaan tata kelola perizinan adalah ketentuan peraturan perundang- undangan, baik Undang Undang, Peraturan Pemerintah atau Peraturan Menteri.

“Di dalam izin juga mengatur tentang pemberian sanksi administrasi dan sanksi hukum apabila pemegang izin melakukan pelanggaran. Oleh karena itu para pemegang izin wajib mentaati ketentuan yang telah diatur oleh melalui izin itu sendiri,” ujar dia.

Kembali kepada aktivitas pengiriman mineral ikutan keluar dari Belitung dengan tujuan Kalimantan beberapa waktu lalu, Bambang menegaskan perusahaan pengirim dipastikan memiliki Ijin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP OP) sesuai dengan komoditas mineral yang tercantum didalam IUP OP.

“Dan keterangan dari lembaga survey yang menerangkan bahwa mineral yang dikirim memang diusahakan atau diperoleh dari kegiatan pertambangan di Wilayah Ijin Usaha Pertambangan pemegang ijin. Atau perusahaan tersebut memiliki IUPK Operasi Produksi yang diterbitkan oleh Menteri dalam melakukan pengolahan dan/atau pemurnian hasil penambangan di dalam negeri yang bekerjasama dengan pemegang IUP Operasi Produksi Mineral Logam,” ujar dia.

Bambang menuturkan kerjasama yang dimaksud diatur melalui Permen ESDM Nomor 28 Tahun 2017 perubahan atas Permen ESDM No 05 Tahun 2017 Tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral Melalui Kegiatan Pengolahan Dan Pemurnian Mineral Di Dalam Negeri.

“Rencana kerja sama dilakukan antara pemegang IUP Operasi Produksi yang diterbitkan oleh 2 (dua) gubernur yang berbeda. Rencana kerja sama dilakukan antara pemegang IUP Operasi Produksi yang diterbitkan oleh gubernur dengan IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian yang diterbitkan oleh Menteri,” ujar dia.

Bambang mengungkapkan kegiatan peningkatan nilai tambah mineral melalui kegiatan pengolahan dan pemurnian tersebut adalah kegiatan mengolah produk samping atau sisa hasil pengolahan komoditas tambang Mineral Logam timah berupa konsentrat zirkon, ilmenit, rutil, monasit, dan senotim wajib dilakukan pengolahan dan/atau pemurnian di dalam negeri sesuai dengan batasan minimum.

“Pasal 40 Undang-undang nomor 4 tahun 2009 tentang Minerba mengatur bahwa IUP diberikan terbatas pada 1 jenis mineral atau batubara. Jika IUPK OP Pengolahan dan Pemurnian untuk mengolah mineral zirkon, maka dokumen Laporan Hasil Verifikasi (LHV) oleh surveyor bahwa mineral yang dikirim adalah mineral jenis zirkon berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium sesuai dengan batas minimum. Bukan dalam bentuk konsentrat yang terdiri dari beberapa mineral yang disebut tailing pencucian bijih timah,” ujar dia.

Bambang menjelaskan jika dalam perjanjian kerjasama dengan pemegang IUP OP Mineral Logam tersebut dituangkan dalam rencana jumlah atau volume pasokan komoditas mineral tambang dari pemegang IUP OP yang kemudian akan diolah atau dimurnikan.

“Hal ini juga untuk memastikan bahwa asal usul mineral yang diolah dipastikan diperoleh dengan cara legal, kemudian dari rencana pasokan ini dapat dihitung berapa besar hasil produksi jenis mineral yang diolah oleh perusahaan pemegang IUPK OP Pengolahan dan Pemurnian sesuai dengan batasan minimum yang diatur oleh Permen ESDM ini,” ujar dia.

Untuk itu, kata Bambang, yang terpenting untuk mengetahui legal atau tidaknya aktivitas pengiriman mineral ikutan dari Belitung dengan tujuan Kalimantan adalah kebenaran dokumen kerjasama dengan pemegang IUP OP Mineral Logam karena didalam dokumen kerjasama tersebut menjelaskan rencana jumlah atau volume pasokan komoditas mineral tambang dari pemegang IUP OP yang kemudian akan diolah atau dimurnikan oleh pemegang IUPK OP Pengolahan dan Pemurnian.

“Jika volume mineral zirkon yang dikirim jauh melebihi jumlah pasokan yang dituangkan dalam dokumen kerjasama, maka dapat dipastikan aktivitas pengiriman zirkon tersebut Ilegal dan melanggar hukum, karena mineral yang dikirim tidak dapat dipertanggung jawabkan asal usulnya. Dan dipastikan mineral yang dikirim didapat dengan cara menampung atau membeli dari kegiatan ilegal mining,” ujar dia.

Dengan begitu Bambang menambahkan, kelengkapan dokumen perizinan tidak dapat dijadikan ukuran legalitas, karena harus dapat dibuktikan, kalau pelaksanaan tata kelolanya sudah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Release | Editor: Donny Fahrum

Related Articles

Leave a Reply

Back to top button