NEWS

Kantor Kejati Sudah Wilayah Bebas Korupsi, Laporkan Jika Pegawai Salahgunakan Wewenang

Lensabangkabelitung.com, Pangkalpinang – Kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kepulauan Bangka Belitung berhasil meraih predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) yang diberikan pemerintah. Atas keberhasilan itu, Kejati Babel mendeklarasikan dan mencanangkan zona integritas berpredikat WBK menuju Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM).

Kajati Bangka Belitung Ranu Mihardja mengatakan ada dua tugas berat ke depan yang harus dilakukan pihaknya, yakni mempertahankan WBK dan meningkatkan WBK menjadi WBBM.

“Kalau ada temuan pelanggaran dari internal, langsung dicabut predikat ini. Oleh karena itu saya minta dukungan semua pihak kalau ada oknum-oknum saya menyalagunakan wewenang, laporkan ke saya. Kalau tidak, nanti Kejati sulit meraih WBBM,” ujar Ranu kepada wartawan di Kantor Kejati Babel, Selasa, 3 Maret 2020.

Raihan predikat WBK, kata Ranu, harus dilaksanakan dengan komitmen serius pegawai Kejati Babel dan tidak boleh berhenti ditempat atau diabaikan.

“Seyogyanya apa yang sudah diraih ini harus dijadikan pemicu untuk dapat bekerja lebih baik lagi, lebih semangat lagi dan lebih produktif lagi. Predikat ini sudah diraih 2019 lalu. Selain Kejati, predikat WBK juga diraih Kejari Pangkalpinang, Bangka Selatan dan Belitung Timur. Sedangkan predikat WBBM diraih oleh Kejari Belitung,” ujar dia.

Ranu menuturkan baru 15 Kejati di Indonesia yang telah mendapatkan predikat WBK dari pemerintah. Sedangkan untuk predikat WBBM, belum satu pun Kejati yang dapat meraihnya.

“Peraih predikat WBBM di Indonesia di lingkungan Kejaksaan baru lima satuan kerja, yaitu Jampidsus, Badiklat dan tiga Kejari yakni Kejari Belitung, Kejari Jakarta Selatan dan Kejari Surabaya,” ujar dia.
Ranu menambahkan Kejati Babel dalam rangka menuju WBBM harus telah berhasil melaksanakan reformasi birokrasi dengan memenuhi sebagian besar kriteria proses perbaikan enam area perubahan, yakni manajemen perubahan, penguatan ketatalaksanaan, penataan manajemen SDM, penguatan akuntabilitas kinerja, pengawasan dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

“Peningkatan kualitas pelayanan publik harus didukung hasil survey eksternal indeks persepsi korupsi yang tinggi dan indeks persepsi kualitas pelayanan menyatakan baik serta telah menyelesaikan tindak lanjut pemeriksaan internal dan eksternal,” ujar dia.

Penulis : vio

Related Articles

Leave a Reply

Back to top button