Lensabangkabelitung.com, Pangkalpinang – Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia mendesak pemerintah lebih transparan dalam menyampaikan informasi soal Covid-19. Sikap transparan itu bisa ditunjukkan dengan memberikan data terbaru secara reguler kepada publik tentang jumlah korban Covid-19 yang masih dalam pengawasan, positif, meninggal dan sembuh.
Ketua Umum AJI Indonesia Abdul Manan mengatakan kesimpangsiuran informasi antara yang terjadi di lapangan dengan yang disampaikan juru bicara resmi pemerintah pusat ini menimbulkan kebingungan publik dan mungkin juga memicu ketidakpercayaan karena mengesankan ada sesuatu yang hendak ditutup-tutupi.
“Selain simpang siur soal jumlah penderita, pemerintah juga tidak transparan dalam menyebutkan lokasi sebaran penderita Covid-19.
Pemerintah juga perlu membuka riwayat perjalanan pasien positif Covid-19, menyediakan peta sebaran, dan mengumumkan pejabat publik yang positif Covid-19,” ujar Abdul Manan dalam keterangan rilis AJI Indo yang diterima Lensabangkabelitung.com, Kamis, 19 Maret 2020.
Untuk menghindari kesimpangsiuran data, kata Abdul Manan, pemerintah juga perlu menyamakan data dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah secara terus menerus.
“Transparansi ini penting untuk memberitahu publik agar memahami bahaya virus ini sehingga bisa berhati-hati dan berusaha tidak menjadi korban berikutnya. Semua informasi tersebut hendaknya disediakan dan didistribusikan secara meluas, serta mudah diakses oleh publik, termasuk oleh kelompok difabel dan pendamping mereka,” ujar dia.
Menurut Abdul Manan, pemerintah perlu bersikap terbuka dalam menangani krisis ini, dengan menyampaikan kondisi sebenarnya tentang kesiagaan kita, kebijakan yang dibuat, dan kendala yang dihadapi.
“Termasuk juga kesediaan untuk mendengarkan masukan publik, ahli kesehatan, serta bantuan dari negara lain dalam menghadapi virus Corona,” ujar dia.
Abdul Manan menuturkan pemerintah perlu memberitahu publik segera jika ada informasi terbaru. Langkah ini dimaksudkan untuk menanggulangi penyebarluasan informasi di masyarakat, yang bisa jadi belum tentu kebenarannya. Jika pemerintah konsisten melakukannya, itu akan menjadi investasi kepercayaan yang penting bagi pemerintah.
“Publik akan percaya pemerintah akan segera memberitahu jika ada perkembangan baru sehingga tak ada kebutuhan untuk mempercayai sumber informasi yang lain. Informasi yang disampaikan pemerintah juga Menyediakan dan mendistribusikan informasi yang mudah diakses oleh setiap kelompok difabel dan pendamping mereka,” ujar dia.
Abdul Manan menegaskan pemerintah perlu memiliki prosedur yang jelas dan mengumumkannya kepada publik tentang tata cara pemeriksaan Covid-19 bagi yang merasa memiliki gejala terinfeksi virus ini.
“Termasuk memastikan kesiapan dari fasilitas kesehatan (Rumah sakit dll.) yang menjadi rujukan untuk pemeriksaan. Hingga saat ini, publik masih mendapatkan informasi yang berbeda mengenai langkah yang harus dilakukan untuk pemeriksaan di fasilitas layanan kesehatan,” ujar dia.
Abdul Manan menambahkan penambahan jumlah secara signifikan ini sebenarnya tidak terlalu mengejutkan.
“Pada saat korban meninggal dikatakan ada 7 orang, sebenarnya jumlahnya lebih dari itu karena sejumlah daerah mencatat ada pasien yang meninggal karena virus yang belum ada vaksinnya. Namun pejabat pemerintah daerah mengaku tak mau membuka data soal itu karena ada perintah dari pemerintah pusat,” ujar dia.
Penulis : Vio
