Lensabangkabelitung.com, Pangkalpinang – Anggota Komisi VI DPR RI, Bambang Patijaya, meminta pemerintah segera merumuskan skenario pembangunan Jembatan Bangka-Sumatera. Ada dua alternatif, melalui pembiayaan APBN murni atau melalui penugasan kepada BUMN, dalam hal ini PT Hutama Karya (Persero) untuk membangun jembatan sepanjang 15 kilometer itu.
Dikatakannya, pembangunan Jembatan Bangka-Sumatera, secara kebijakan sudah terakomodir, dengan masuknya rencana pembangunan jembatan penghubung dua pulau itu di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). RPJMN sendiri merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Presiden.
“Secara kebijakan sudah. Tinggal secara politisnya, terkait politik anggaran. Tentang mekanisme pembiayaannya nanti,” kata BPJ kepada lensabangkabelitung.com, Selasa, 18 Februari 2020.
Dijelaskannya, untuk pembiayaan, ada dua alternatif yang bisa ditempuh. “Dengan APBN murni, atau memberi penugasan kepada BUMN seperti yang sedang diemban oleh HK (Hutama Karya) saat ini yang membangun trans tol Sumatera,” ujarnya.
Pilihan memberi penugasan bagi BUMN, dapat lebih memudahkan, ketimbang menggunakan APBN murni.
“Kalau ke BUMN, pendekatannya B to B. Business to Business. Kalau bisa membangun tol 2.000 kilometer, masa tidak biaa membangun jembatan yang 15 kilometer. Tinggal kita cari sumber pendanaannya,” jelas Bambang Patijaya atau akrab disapa BPJ.
Tentang hal tersebut, dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VI DPR RI dengan BUMN bidang konstruksi, BPJ telah menyampaikan kalau PT Hutama Karya (Persero) teruji mampu mengemban tugas untuk membangun jaringan Tol Trans Sumatera.
“Hutama Karya sudah membangun 2.000 kilometer lebih dari Aceh sampai Lampung. Jembatan ini (Bangka-Sumatera) cuma 15 kilometer. Ini kira-kira bagaimana supaya Bangka Belitung bisa terbantu melalui jembatan ini,” kata BPJ.
Sementara itu, Corporate Secretary Hutama Karya Muhammad Fauzan menyampaikan pihaknya belum bisa memastikan akan menggarap proyek Jembatan Bangka-Sumatera, karena masih menunggu mandat dari pemerintah.
“Kita belum bisa komentar banyak. Namun, kami siap jika mendapat penugasan dari pemerintah,” ujarnya Fauzan, dalam RDP bersama Komisi VI DPR RI.
Penulis: Donny Fahrum
