NEWS

Pungutan Zakat ASN, Baznas Bangka Dukung Kementerian Agama

Lensabangkabelitung.com, Sungailiat – Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Bangka mendukung wacana Kementerian Agama Republik Indonesia perihal pemungutan zakat Aparatur Sipil Negara (ASN).

Berkenaan dengan hal tersebut Baznas menggelar rapat diskusi untuk mencari solusi mengenai pemotongan zakat untuk ASN, Rabu (14/2/2018) di Gedung Wanita Sungailiat.

Kabag Kesra Setda Bangka H Rahmani, mengatakan zakat dalam ajaran islam wajib bagi umat muslim yang penghasilannya sudah memenuhi nisab.

Untuk itu melalui masing-masing Unit Pengumpulan Zakat (UPZ),  pihaknya memberikan surat pernyataan bagi ASN yang bersedia untuk membayar zakat dan siap dipungut setiap bulannya.

“Sedangkan bagi yang tidak bersedia tidak masalah karena tidak akan memaksa bagi ASN yang tidak mau membayar zakat,” jelas Rahmani.

Ketua Baznas Kabupaten Bangka M Nasir Hasan dalam sambutannya merasa kecewa karena banyak Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Pemkab Bangka banyak yang tidak hadir. 

Padahal menurutnya rapat diskusi ini sangat penting untuk mengetahui tanggapan atau atas wacana pemerintah untuk memotong langsung pembayaran zakat sebesar 2,5 persen dari gaji ASN.

“Kami ingin bersama supaya ikut serta bagaimana mengelola zakat ini. Banyak daerah yang sudah melaksanakan ketentuan ini,” ungkapnya. 

Dijelaskannya Nasir pada  2016, Baznas Kabupaten Bangka berhasil mengumpulkan infaq, zakat dan sadaqoh sebesar Rp 1,250 miliar, sedangkan tahun 2017 sebesar Rp 1,425 miliar.

“Ada peningkatan dari tahun lalu tetapi dari yang kita terima belum maksimal,” ungkap Nasir.

Untuk itu, pihaknya mencoba memberikan motivasi agar zakat melalui UPZ karena tanggung jawab pengumpulan zakat bukan hanya tanggung jawab Baznas atau amil zakat saja. 

Pada Pasal 16 UU No 23 Tahun 2011 menurut dia, dijelaskan Baznas provinsi dan kabupaten/kota dapat membentuk unit pengumpul zakat. Sedangkan untuk BUMD, BUMN maupun swasta juga dibentuk UPZ guna pengumpulan zakat dari para karyawannya.

Pada Pasal 5 Ayat 3 dijelaskan Baznas merupakan lembaga pemerintah non struktural yang berdiri sendiri dan bertanggungjawab pada presiden.

“UPZ ini bagian dari Baznas, jadi Baznas ini sebagai lembaga pemerintah non struktural. Selama ini Baznas Kabupaten Bangka sudah membantu fakir miskin jika pemerintah sulit mendapat dana untuk membantu maka lewat Baznas berkoordinasi,bertanggung jawab membantu fakir miskin, membangun rumah tak layak unit, modal usaha untuk pedagang kecil, warga yang tertimpa mysibah bencana. Dua rumah layak huni sudah kita bantu, berapa banyak pedagang kecil sudah dibantu maupun ribuan fakir miskin,” jelas Nasir.

“Untuk biaya operasional Baznas selama ini juga dibantu lewat APBD Kabupaten Bangka. Dalam melaksanakan kegiatannya Baznas sesuai syariat islam, amanah, adil kepastian hukum dan akuntabilitas yang diaudit oleh lembaga Independen, “katanya.

Penulis : Vera

Lensa Bangka Belitung

Portal Berita Terkini Bangka Belitung

Related Articles

Leave a Reply

Back to top button