Lensabangkabelitung.com, Pangkalpinang – Gubernur Babel Erzaldi Rosman, dalam waktu dekat, berencana menemui Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dan sejumlah produsen pupuk.
Upaya itu dilakukan Erzaldi guna menindaklanjuti permintaan petani lada di Bangka Belitung yang minta adanya penambahan jatah pupuk bersubsidi dari pemerintah.
“Saya segera berkoordinasi dengan Kementerian Pertanian, Direksi Pusri dan Petro Kimia. Semoga saja dalam tahun ini keinginan para petani kita bisa terwujud. Tetapi yang terpenting harus tetap semangat berkebun lada,” kata Gubernur Erzaldi, Selasa (16/1/2018) malam.
Sehari sebelumnya, pada Senin (15/1/2018), Gubernur Babel menginisiasi rapat koordinasi (rakor) pupuk bersubsidi yang diikuti 276 peserta di Kantor Gubernur Babel, di Pangkalpinang.
Rakor yang diantaranya diisi sesi tanya-jawab tersebut, antara lain menghasilkan keinginan petani untuk menambah jumlah pupuk bersubsidi di Babel. Selain pupuk bersubsidi, masyarakat petani juga meminta Pemprov Babel dapat menambah jatah pupuk dari tahun-tahun sebelumnya.
Wakil Gubernur Babel Abdul Fatah yang memimpin rakor menyebutkan, terdapat penurunan pengadaan pupuk bersubsidi pada tahun 2017 dan 2018 yang mempengaruhi jatah penerimaan terhadap petani. Karenanya Pemprov Babel akan melakukan upaya strategis ke pemerintah pusat agar terjadi peningkatan jumlah pupuk bersubsidi di Babel.
Para Gapoktan diharapkan memanfaatkan pupuk bersubsidi dengan baik, tepat dan menghindari tindakan penyelewengan. Karena kehadiran pupuk bersubsidi dimaksudkan untuk meringankan beban biaya petani.
“Kalau ada indikasi penyelewengan laporkan kepada Dinas Pertanian Provinsi Babel, agar bisa ditindaklanjuti,” tegas Abdul Fatah.
Kepala Dinas Pertanian Provinsi Babel, Toni Batubara menilai perlu pengawalan distribusi pupuk bersubsidi oleh semua pihak agar proses penyaluran sesuai dengan prinsip 6 tepat, yaitu tepat jenis, jumlah, harga, tempat, waktu,dan tepat mutu.
Menurutnya, pupuk bersubsidi diperuntukkan bagi petani, pekebun, peternak yang mengusahakan lahan dengan total luasan maksimal 2 hektar. Atau petambak dengan luasan 1 hektar setiap musim tanam per keluarga.
Dengan adanya pupuk subsidi ini, Toni minta para gapoktan dapat menyusun Rencana Defenitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) sebagai syarat yang utama dalam penerimaan pupuk bersubsidi. Syaratnya harus memperhatikan kebutuhan kelompok tani dan alokasi penyaluran. RDKK agar disampaikan paling lambat Februari 2018, yang ditandatangani kepala desa masing masing gapoktan.
Pengadaan pupuk bersubsidi akan dipasok melalui PT Petro Kimia Gresik dan PT Sriwijaya, serta tiga distributor di Pulau Bangka. (TKG)
