Lensabangkabelitung.com, Pangkalpinang – Sebanyak 3.000 lebih petani dari Kabupaten Bangka Barat melakukan aksi unjuk rasa di depan Kantor Gubernur Bangka Belitung (Babel), Selasa (22/1/2018).
Aksi dilakukan untuk mendesak Gubernur Babel membuat surat rekomendasi ke KLHK (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan) untuk mencabut izin HTI (Hutan Tanaman Industri) PT Bangun Rimba Sejahtera (PT. BRS) dengan nomor SK.336/Menhut-II/2013.
Romazon, Ketua FK WKR (Forum Kerja Wilayah Kelola Rakyat) mengatakan wilayah konsesi HTI PT BRS mencapai 66.640 hektar yang berada di 39 desa di Kabupaten Bangka Barat mengancam sumber penghidupan warga yang mata pencahariannya sebagai petani.
Hutan Produksi yang diberikan pengelolaan ke PT BRS, lanjut dia, merupakan area pertanian dan perkebunan petani di Bangka Barat yang telah dikelola secara turun temurun.
“Sebanyak 75% dari luas lahan konsesi PT BRS telah dikelola masyarakat untuk pertanian seperti lada, karet, sawit, buah buahan dan pemukiman sehingga keberadaan PT BRS mengancam sumber-sumber ekonomi masyarakat, “ungkapnya.
Sementara itu, Direktur Eksekutif WALHI Kep. Babel Ratno Budi mengatakan pencabutan izin konsesi HTI PT BRS merupakan keharusan untuk menyelamatkan ruang hidup dan sumber penghidupan petani Bangka Barat.
“Gubernur Babel harus berani mengambil sikap dan tindakan tegas yang pro terhadap masyarakat dengan membuat surat usulan pencabutan izin HTI PT BRS yang dikirimkan ke Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, “ungkapnya .
“Gubernur Babel hendaknya juga mengedepankan, mendorong penerapan akses wilayah kelola masyarakat dengan perhutanan sosial melalui skema hutan desa, hutan kemasyarakatan dan reforma agraria untuk pemukiman penduduk,” katanya.
Penulis : Nasir
