*Soal Dugaan Pungli
*Padli: Tuntutan Mereka Tidak Jelas
Lensabangkabelitung.com, Sungailiat – Puluhan anggota LSM Komunitas Masyarakat Anti Korupsi (KMAK) Bangka Belitung melakukan aksi damai di Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bangka, Senin (11/12/2017). Mereka menuntut agar kepala dinas pendidikan dan kebudayaan dicopot dari jabatannya.
Aksi damai yang dilakukan oleh KMAK ini dipicu soal indikasi dugaan pungutan liar terhadap guru sekolah se-Kabupaten Bangka yang dilakukan oleh dinas pendidikan Bangka, serta indikasi dugaan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Bangka, Dewan Pendidikan Bangka dan setiap kepala UPTD Pendidikan Kabupaten Bangka.
Edi Muslim selaku Koordinator KMAK meminta kepada Bupati Bangka mengusut tuntas temuan yang ada di lapangan tersebut.
Temuan tersebut, katanya, harus ditindaklanjuti, dimana pungutan itu dipotong dari gaji guru se Kabupaten Bangka dengan nilai bervariasi.
“Mulai dari pungutan KORPRI, uang musibah, infaq, admnistrasi kantor, termasuk pungutan untuk pembelian buletin edukasia yang di keluarkan oleh dewan pendidikan Bangka, yang tidak ada dasarnya, dan kami anggap itu pungli,” jelasnya.
Sementara itu Rusli selaku Ketua Dewan Pendidikan Bangka menepis dugaan pungli tersebut. Menurutnya tuduhan tersebut parsial, jika dilihat dari prosesnya dewan pendidikan hanya membuat suatu produk dan produk tersebut tidak dipaksakan kepada pihak sekolah. Dewan pendidikan, lanjut dia, tidak ada dana, dewan pendidikan se-Bangka Belitung sempat mati suri karena tidak didukung oleh pemerintah, sedangkan dalam pasal
192 PP 17 tahun 2010, mengatur dewan pendidikan wajib termasuk meminta bantuan kepada pemerintah pusat, wajib meminta pertanggung jawaban pemerintah daerah, masyarakat juga wajib membantu termasuk bantuan dari pihak asing.
“Selaku ketua dewan pendidikan saya tidak pernah meminta bantuan dengan cara merendahkan martabat dewan pendidikan, memang pernah mengajukan bantuan ke pemerintah daerah tetapi tidak ada respon, padahal dewan pendidikan harus jalan dan sebagai ketua harus bertanggung jawab,” ujarnya.
Agar dewan pendidikan berjalan, lanjut dia, akhirnya dibuatlah sebuah karya yakni buletin edukasia. Sebelum diterbitkan pun dewan pendidikan, akunya, sudah berkonsultasi dahulu kepada kepala sekolah dan sekolah merespon baik dan bisa membantu.
“Edukasia ini lah yang menopang berlanjutnya dewan pendidikan, kalau kami tidak bergerak apa jadinya pendidikan ini, “jelasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bangka Padli, menjelaskan bahwa tuntutan yang dilakukan oleh LSM KMAK tidak jelas.
Untuk masalah pungutan KORPRI sudah jelas ada wadahnya, kemudian potongan infaq dan sadakoh dilakukan oleh Baznas, sedangkan untuk sumbangan bukan setiap bulan dipotong jika ada kawan yang tertimpa musibah.
“Malahan bupati mengajak kawan-kawan yang sakit dibantu, kapan kita bersadaqoh, intinya tuntutan mereka tidak jelas,” sesalnya.
Berkenaan dengan masalah buletin edukasia, menurutnya memang ada, tetapi hal itu jelas dan itu tidak ada paksaan. “Mereka bayar silahkan, jika mereka tidak ngambil pun tidak masalah,”ungkapnya.
Saat ditanya apakah dinas pendidikan dan kebudayaan akan menuntut balik LSM KMAK, menurutnya akan melihat dulu perkembangnya, dilihat dulu prosesnya seperti apa, jika terbukti salah bisa saja akan dilakukan tuntutan balik.
Setelah melakukan aksi damai di Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Bangka, LSM KMAK melanjutkan aksi damai ke kantor Bupati Bangka. Karen bupati Bangka sedang berada di luar daerah, mereka hanya ditemui Teddy Sudarsono Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra.
Dalam hal ini Teddy menyampaikan bahwa ia hanya sebatas menampung aspirasi dari LSM KMAK yang akan disampaikan sesegera mungkin ke bupati Bangka. “Saya tidak bisa pengambil keputusan, karena bukan tupoksi dan wewenang saya,” kata Teddy.
Penulis :Vera
