Lensabangkabelitung.com, Pangkalpinang – Asosiasi Tambang Rakyat Daerah (Astrada) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel), memastikan timah balok yang diperdagangkan oleh Indonesia ke pasar dunia lewat bursa sudah pasti legal. Bahkan, Astrada keberatan kalau timah Babel berasal dari kegiatan ilegal. Hanya saja, dirinya pun meminta pemerintah pusat segera merealisasikan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) di Babel.
Ini disampaikan, Dewan Pembina Astrada, Johan Murod ketika dihubungi via telpon. Dirinya mendapat kabar dari Jabin Sufianto, Ketua AETI (Asosiasi Ekspor Timah Indonesia) yang baru pulang dari Brazil. Dari cerita Jabin, diketahui timah kita dipermasalahkan di pasar dunia karena berasal dari kegiatan ilegal. “Kita pastikan itu tidak benar, semua bekerja di bawah payung hukum dan koordinasi. Memang pemerintah pusat harus segera realisasikan WPR. Karena sudah menjadi kewenangan pemerintah pusat sekarang ini,” jelas tokoh pejuang Provinsi Babel ini.
Walau pun Pemerintah Provinsi (Pemprov), telah beberapa kali mengutarakan terkait WPR di Babel. Hanya saja secara teknis realisasi proses WPR tadi berjalan menjadi kewenangan pemerintah pusat. Untuk mengisi kekosongan selama menunggu WPR ditetapkan, Gubernur Babel, Rustam Effendi mendorong pola kemitraan dengan BUMN dan BUMD di Babel. “Sembari kita WPR disahkan, rakyat penambang tidak mungkin tidak kerja. Makanya kita upayakan dengam pola kemitraan. Tapi harga deri PT Timah juga harus bagus, jangan ngambil murah untuk pola kemitraan,” jelas Gubernur.
Johan pun, memastikan pola kemitraan memang berjalan. Hanya saja dia mengkritisi PT Bumi Bangka Belitung Sejahtera (BBBS), BUMD yang bermitra dengan PT Timah Tbk terkait operasi Ponton Isap Produksi (PIP). “Menunggu WPR memang ada pola kemitraan, untuk pola kemitraan ini, kita minta BUMD jangan ngambil untung yang gak wajar. Kita sudah cek, ada anggota kita di (Bangka) Selatan waktu BUMD ngambil Rp 45 ribu, PT Timah belinya Rp 95 ribu,” terang Johan.
Gubernur memang tidak membenarkan soal harga beli PT BBBS untuk PIP tadi. Menurutnya PT Timah Tbk, penyebab BUMD harus membayar timah rakyat murah. Hanya saja dia memastikan, teknis pelaksanaan BUMD tidak dapat dia pengaruhi secara maksimal. Tapi fia memastikan akan meminta BUMD Babel agar tidak mengambil untuk secara ideal. “Bahasanya BUMD memang jangan ngambil untung dulu, tapi maksutnya kalau idelalnya untung 10 persen BUMD cukup ambil 5 persen. Karena tujuannya agar perekonomian jalan, kalau rakyat tetap nambang,” jelas Rustam.
Sedang pengamat pertimahan, Bambang Herdiansyah tidak mau berkomentar banyak soal WPR dan asal usul barang. Hanya saja, kalau memang benar ada pembeli di Brazil mempertanyakan timah asal Indonesia. Menurutnya, kenapa mereka tidak mengkritisi timah yang dijual negara – negara dekat dengan Babel. Seperti Singapura, Thailand dan Malaysia mereka apakah negara – negara tadi memiliki tambang yang masih beroperasi. “Kalau di kita Indonesia jelas masih ada tambang yang berproduksi, coba bilang sama mereka kenapa selalu Indonesia, kalau tiga negara tadi tidak pernah dipermasalahkan,” paparnya.
(dnl)(alp)
