Lensa Bangka Belitung, Pangkalpinang – Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Rustam Effendi menyatakan pihaknya akan menyiapkan tiga lokasi resapan air guna mengantisipasi agar bencana banjir yang melanda sejumlah wilayah di Pulau Bangka pekan lalu tidak terulang kembali.
Rustam menyebutkan pihaknya telah menentukan tiga lokasi tersebut yakni Di Pangkalpinang dibangun kolong resapan di kawasan sungai Rangkui, di Pedindang Bangka Tengah, dan di Toboali, Bangka Selatan. Hal ini merupakan upaya antisipasi pemerintah agar bencana ini tidak terjadi lagi.
“Sungai Rangkui, pedindang dan toboali sudah kita siapkan, masing-masing ujung sungai kita siapkan 6 hektar untuk antisipasi curah hujan tinggi, dan akan kita dalami kolong retensi,” ujarnya pada Rabu (17/2).
Masing-masing kawasan resapan tersebut memiliki luas 6 hektare, Hal ini akan secepatnya direalisasikan dengan pemkab dan pemkot terkait sebagai upaya jangka pendek. Rustam juga menegaskan lahan disekitar wilayah sungai juga sudah tidak boleh lagi dihuni dan harus dipersipakn untuk menjadi areal resapan air, jika terjadi curah hujan yang tinggi sungai dapat menampung air cukup banyak
“Kita persiapkan lahannya sekitar 6 Hektare, jadi bisa menampung air yang cukup banyak,” sebutnya.
Selain itu, beberapa aliran sungai juga akan dilakukan normalisasi, dan jika anggaran tak bisa memadai, maka akan menggunakan dana apd mendahului anggaran perubahan untuk perbaikan infrastruktur, dan pemprov akan berkoordinasi dengan kementerian pekerjaan umum, untuk kewangan yang menjadi tanggungjawab pemerintah pusat.
“Jalan nasional dan jembatan akan kita koordinasikan dengan pusat, saya akan paparan di kementerian pekerjaan umum bersama dinas pu,” imbuhnya.
Demikian juga untuk rumah warga yang rusak berat, akan dibantu, dan diakui Rustam laporan tersebut sudah masuk.
Sementara itu, Rustam berharap aktivitas pertambangan dapat dibenahi,karena dirinya menilai aktivitas pertambangan menyokong terjadinya banjir. Pembenahan harus segera dilakukan pasca banjir ini agar tidak menimbulkan kerusakan lingkungan yang lebih besar lagi.
ini bisa dilakukan pembenahan,
“Perlu dibenahi, sistemnya dibenahi, apakah peraalatan yang selama ini tak standarisasi, tambang ini salah satu penyumbang kerusakan lingkungan, ulah manusia baik menebang hutan dan tambang yang tak ikuti aturan yang ada, menambang di daerah aliran sungai, semua sudah disiapkan rambu tetapi peakunya oknum yang tak mengikuti aturan main,” bebernya.
Untuk kawasan hutan, sambung Ketua dpd pdip babel ini, dirinya akan berbincang-bincang dengan Kementerian Kehutanan, agar ada sinkronisasi antara kehutanan dan pertambangan. “Kita akan bahas juga soal hutan ini, saya akan bicarakan ini dengan kementrian kehutanan agar tidak ada tumpang tindih lagi,” tandasnya.
Penulis : Krisyanidayati
(alp)
