Lensa Bangka Belitung, Pangkalpinang – “Saya mencabut izin itu berdasakan kajian, kalau PT Timah lakukan untuk duduk bersama dengan masyarakat dan mitra serta membuahkan hasil saya akan cabut juga malam ini, tapi kalau tidak dilakukan juga sampai mati saya tidak akan cabut,” ujar Gubernur Bangka Belitung (Babel), Rustam Efendi saat menghadiri dialog bersama nelayan dan pengusaha kapal isap di Hotel Santika pada Selasa (26/1).
Gubernur menyebutkan dirinya tidak sentimentil dengan urusan pertambangan namun saat ini dirinya hanya mengakamodir semua kepentingan masyarakat bukan hanya kelompok tertentu saja.
“Saya tidak anti tambang, saya tidak anti kapal isap, tapi bagaimana memposisikan mereka untuk bersatu dulu membangun sebuah kekuatan dalam rangka mengangkat harga timah yang konteksnya agar mereka bisa membangun kerjasama dalam bentuk yayasan untuk memberikan kontribusi yang nyata bagi masyarakat pesisir,” ujarnya.
Ia mengakui dirinya belum mencabut SK tersebut dikarenakan dirinya meminta agar PT Timah untuk menyelesaikan persoalan ini dengan masyarakat maupun dengan mitra agar komoditi pertambangan tidak terus terpuruk yang menyebabkan kondisi sosial maupun ekonomi menurun.
“Saya belum mencabut karena mereka (PT Timah-Red) belum duduk bersama, intinya kondusif dulu. kondusifnya saya kembalikan ke PT timah yang memegang IUP ini kan hanya pemberhentian sementara bukan SUJP yang saya cabut ada pasal 113 ayat 1 di UU no 4 tahun 2009 ada kewenangan saya untuk melakukan pemberhentian sementara apabila situasi di daerah itu terganggu lingkungan atau mengalami diakibatkan hal yang tidak kondusif. Tetapi ada pasal 114 yang memugkin saya mencabut itu,” paparnya kepada awak media.
Rustam menegaskan dicabut atau tidaknya SK tersebut tergantung dari usaha PT Timah untuk mengkondusifkan situasi ini. Ia bahkan menyinggung persoalan harga yang diberikan PT Timah yang dianggap mencekik penambang.
“Kalau mereka hari ini selesai, malam ini saya cabut. Kita perlu menyamakan presepsi terkait kondisi pertambangan ini, kita sadari Babel pengekspor timah terbesar yang juga mendukung APBD kita tapi ada beberapa persoalan yang perlu kita samakan presepsi agar pertambangan bisa berjalan, dan pariwisata bergerak, serta lingkungan yang indah,” uajrnya.
Dalam pertemuan yang dilakukkanya Rustam menyebutkan bahwa Walhi dan Nelayan tidak alergi dengan kapal isap namun diperlukan sosialisasi secara nyata dan bentuk timbal balik yang nyata bagi masyarakat.
“Hasil pertemuan kemarin Walhi dan Nelayan tidak alergi dengan kapal isap dan bisa bekerjasama membangun satu kesatuan tapi diperlukan komunikasi yang baik,” imbuhnya.
General Manager PT Timah, Dicky Desiwantara menyebutkan pihaknya akan segera duduk bersama untuk menyamakan pandangan dengan masyarakat yang kontra dan mitra agar persoalan ini tidak berlarut.
“ya kita akan mendekati kembali masyarakat yang belum satu pandangan bahwa pertambangan itu mempunyai efek positif, untuk masyarakat yang belum sepandangan kita akan bertemu dan akan berteman, mana yang belum bagi mereka akan kita dekati sehingga masyarakat yang yang menatp dilokasi pertambangan bisa saling berguna,” teranganya.
Pihaknya mengakui telah mempelajari situasi ini sebelum masuknya KIP ke daerah-daerah penambangan, namun ia mengakui pihaknya perlu mengakaji lagi terkait persoalan yang terjadi guna menghasilkan keputusan yang tepat.
“Kita sudah mempelajari lokasi saat kita akan masuk ada yang pro dan kontra itu biasa, yang pro itu kita bicarakan dan yang kontra inilah yang kita dekati yang akan kita cari solusi, semua yang sifatnya menguntungkan masyarakat pasti kita bantu selama masih didaerah tersebut masih ekonomis untuk ditambang,” tandasnya.
Penulis : Krisyanidayati
(alp)
