Lensa Bangka Belitung, Pangkalpinang – Dewan Penasehat Asosiasi Ekspor Timah Indonesia (AETI), Apik Chakib Rasjidi mengklaim pihaknya sanggup menyumbangkan bantuan dari ekspor timah sebesar Rp1.000/Kilogram (Kg) kepada Pemerintahan Provinsi (Pemprov) Kepulauan Bangka Belitung (Babel) guna meningkatkan pembangunan.
“Salah satu persyaratan ekspor itu tentunya melalui AETI, jadi sudah sepantasnya AETI memberikan sumbangsih untuk membangun Babel. Sumbangsih ini tak boleh dipaksakan dan harus kehendak sendiri dari para pengusaha timah,” ujar Apik.
Ia menambahkan pihaknya tidak mempermasalahkan nilai yang akan disumbangkan kepada pemda, bahkan ia mengakui bahwa hal ini sudah lama diinginkan para pengusaha mengingat mereka menggali dan memproduksi timah dari Babel.
“Sumbangan sebesar seribu rupiah per kilogram, mestinya memang berapa persenpun bagi daerah harus diberikan, ini mestinya sudah dari dulu pengusaha inginkan, kalau saya pribadi kita mau nyumbang kan ini boleh-boleh saja,” ujarnya.
Ia menjelaskan sumbangan yang diberikan kepada pemprov tersebut dihimpun dari masukkan sejumlah pengusaha Industri Peleburan (Smelter) timah dan merupakan wujud kekompakan pihaknya guna mempererat ikatan pada masyarakat Babel melalui Pemerintah Daerah (Pemda) setempat.
“Sudah sepantasnya pengusaha timah di Babel memberikan sumbangan kepada daerah, saya rasa ini suatu langkah yang baik jadi keterikatan antar pengusaha yang berusaha di Babel dengan apa yang diberikan, jangan hanya ngambil,” terangnya.
Pengusaha timah Muhammad Fitriansyah dari Mitra Stania Prima juga menyatakan kesanggupannya memberikan bantuan Rp 1000/kg guna meningkatkan pembangunan Babel. “Saya rasa angka seribu itu relatif, dengan angka ekspor di bangka yang sudah menurun kita berharap harga dunia itu naik, saya rasa dengan 1000 itu tidak terlalu berat apa lagi untuk pembangunan Babel,” ujarnya saat ditemui usai rapat.
Fitri menambahkan pihaknya akan memperjelas pemanfaatan dari sumbangan ini agar tepat sasaran. “Jadi kami dibawah asosiasi akan berkoordinasi bagian-bagian hukum sebelum kita menyalurkan bantuan ini kepada pemerintah,” tandasnya.
Penulis : Krisyanidayati
(alp)
