Krisyanidayati
Lensa Bangka Belitung, Pangkalpinang – Polemik tentang pertambangan rakyat membuat Asosiasi Tambang Rakyat Daerah (Astrada) geram karena hingga saat ini belum ada kepastian kapan wilayah pertambangan rakyat (WPR) terealisasi.
“Seharusnya WPR itu sudah terealisasi kan undang – undangnya udah ada tinggal pelaksanaanya”, ujar dewan pembina Astrada, Johan Murod Rabu (14/10).
Dengan adanya WPR praktik penambangan rakyat yang dilakukan secara individual diakui keberadaannya atau mendapat legalitas seperti halnya usaha pertambangan yang dilakukan PT TIimah.
Hingga saat ini pemerintah dalam hal ini Distamben Prov. Babel belum bisa menjelaskan luas daerah dari 4 kabupaten yang sudah diajukan pada Kementrian Energi Sumber Daya Mineral untuk dijadikan WPR.
“tanggal 6 (selasa-Red) kami sudah menyerahkan peta-peta WPR kepada pemerintah pusat yang terdiri dari 4 kabupaten.” ujar Suranto Wibowo.
Menurut Johan Murod pemerintah lamban dalam menentukan WPR ini karena perjuangan astrada dalam melegalkan tambang rakyat sudah dari 9 tahun silam yang diawali dengan demo 6 Oktober 2006 lalu.
Astrada dalam memperjuangkan hak rakyat tentu akan terus berusaha terus namun hal ini juga harus sejalan dengan pemerintah agar tidak hanya BelitungTtimur yang memiliki WPR tapi kabupaten lain di Babel juga ikut memiliki WPR.
(alp)
