Jika Tidak Ada Perubahan, Pimpinan DPRD Akan Interpelasi Bupati Markus
Lensabangkabelitung.com, Muntok – Menanggapi usulan interpelasi Bupati Markus yang diusulkan saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) pada hari Senin, 15 Juni 2020, Ketua DPRD Kabupaten Bangka Barat, Badri menjelaskan bahwa interpelasi merupakan salah satu hak DPRD yang tertuang dalam undang-undang, namun sejauh ini ia menilai hak tersebut belum saatnya digunakan untuk Bupati Bangka Barat dan masih memberikan kesempatan serta kepercayaan kepada Pemkab Bangka Barat untuk menyelesaikan polemik tambak udang ini.
“Karena rapat tadi sudah jelas bahwa DPRD sudah membuat rekomendasi kepada Pemerintah Daerah berkaitan dengan aktivitas tambak undang dan perizinan, jangan sampai Pemkab melakukan pembiaran terhadap investor yang ingin berinvestasi di Bangka Barat” jelas Badri usai RDP.
Namun, apabila kesempatan untuk menyelesaikan polemik tambak udang yang telah diberikan kepada Pemkab Bangka Barat oleh DPRD dalam bentuk rekomendasi itu tidak kunjung juga dilaksanakan dan berbuah hasil, maka Badri mengatakan akan melakukan rapat internal DPRD terlebih dahulu untuk menilai apakah perlu melakukan interpelasi kepada Bupati Markus.
“Tapi intinya untuk sementara ini belum perlu lah, iya kita berikan kepercayaan dulu kepeda OPD, (sebab) kita baru (saja) mengeluarkan rekomendasi kepada OPD kita untuk bekerja” pungkasnya.
Sementara itu bersamaan dengan Badri, Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Bangka Barat, Miyuni Rohantap mempertimbangkan rekomendasi yang baru saja dikeluarkan dari hasil RDP juga menilai masih belum perlu untuk menginterpelasi Bupati Markus.
“Tetapi kalau nantinya tidak ada perubahan, jangankan hak interpelasi, nanti kita juga akan meminta pendapat dari para aparat penegak hukum, kalau ada pelanggaran hukum silahkan diproses, interpelasi (Bupati) juga kita laksanakan” tegas Miyuni Rohantap.
Penulis : Sepri | Editor : Nico Alp
