BANGKA TENGAHLENSA DAERAHLENSA EKONOMILENSA NASIONALLENSA TINSNEWS

Dana Bagi Hasil Timah Turun Rp 50 Miliar, Pemkab Bateng Diharapkan Mampu Kelola Eks Kobatin

Lensabangkabelitung.com, Koba – Wakil Ketua I DPRD Bangka Tengah (Bateng), Batianus mengatakan, perubahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bateng harus dilakukan penyesuaian kembali, termasuk tata ruang yang masuk kawasan eks Kobatin.

“Jelas harus kita revisi, karena ada beberpa kawasan eks Kobatin seperti Kenari dan Merbuk kalau di RTRW Bateng adalah kawasan permukiman, sedangkan di RTRW provinsi itu kawasan pertanian,” kata Batianus, saat menghadiri rapat koordinasi (rakor) bersama Dirjen Minerba Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Senin (15/11/2021).

Untuk perubahan RTRW, ia mengatakan pihaknya harus melakukan koordinasi terlebih dahulu bersama ESDM karena dua lokasi Merbuk dan Kenari merupakan wilayah eks Kobatin yang saat ini statusnya masih wilayah pencadangan negara.

“Kami sangat mengharapkan pihak ESDM segera melimpahkan wilayah-wilayah eks KK Kobatin ke Pemkab Bateng untuk bisa dikelola, karena kita jujur saja dana bagi hasil timah itu melorot hingga Rp 50 miliar,” katanya.

Terkait pengelolaan oleh pihak pemkab, Batianus mengungkapkan ada beberapa pilihan pola yang bisa diambil tergantung pola apa yang paling menguntungkan sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pendapatan asli daerah (PAD).

“Untuk pengelolaannya nanti bisa saja kita bermitra dengan BUMN atau BUMD, tergantung kajian daerah,” katanya.

Batianus menuturkan pihaknya menginginkan eks KK kobatin ini masuk kedalam rencana perubahan RTRW Kabupaten Bateng sebagai kawasan penambangan yang bermitra dengan masyarakat lokal sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, daerah pun mendapatkan keuntungan, dan negara mendapatkan hasil dari penambangan tersebut.

Dia menyebutkan bahwa pihaknya masih menunggu kajian kementerian ESDM terkait luasan wilayah eks KK Kobatin, dan ia menegaskan bahwa bukan hanya wilayah Merbuk dan Kenari saja yang menjadi fokus Pemkab Bateng, tetapi seluruh wilayah eks PT. Kobatin.

“Untuk luasannya kami masih menunggu kajian dari Kementerian ESDM. Ini bukan berarti kita konsentrasinya ke Merbuk dan Kenari saja, wilayah eks PT. Kobatin yang terlantar lainnya juga kita harapkan untuk dapat kita ubah, baik itu ke kawasan permukiman atau pertanian,” ujar dia.

Penulis : Hendri Editor Servio M

Related Articles

Leave a Reply

Back to top button