NEWS

BPJ: Instrumen Kontrol ‘Dimandulkan’, Smelter Bisa Ekspor Timah Tanpa RKAB

Lensabangkabelitung.com, Pangkalpinang – Kehadiran Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 19 Tahun 2021 Kebijakan dan Pengaturan Ekspor yang disahkan pada 15 November, membawa implikasi perubahan tatanan mendasar pada mekanisme produk ekspor pertambangan, termasuk ekspor timah. Smelter ketika akan ekspor timah, kini berpeluang tanpa perlu lagi persetujuan Rencana Kerja Anggaran Biaya (RKAB).

Anggota DPR RI Bambang Patijaya mengatakan dengan munculnya Permendag Nomor 19 tahun 2021 ini, akan mengacak-ngacak regulasi pertambangan yang selama ini sudah berjalan.

“Jadi ada celah bagi ‘pemain’ untuk dapat melakukan ekspor barang tambang tanpa persetujuan RKAB dari Kementerian ESDM, hal ini sangat berbahaya,” kata Bambang Patijaya, Jumat malam, 26 November 2021.

Selama ini, lanjut Bambang, RKAB adalah instrumen kontrol bagi pemerintah untuk memastikan bahwa produk pertambangan yang akan diekspor telah memperhatikan aspek-aspek teknis, di antaranya cadangan mineral, pemenuhan kewajiban lingkungan, termasuk pelaksanaan kewajiban reklamasi pasca tambang.

“Nah ini instrumen kontrol ‘dimandulkan’, smelter bisa ekspor produk tambang, salah satunya timah, tanpa perlu RKAB lagi. Tanpa perlu ada IUP, asal ada barangnya, dia bisa ekspor,” tutur politisi Partai Golkar pemilik nama sapaan BPJ, itu.

Dengan mempermasalahkan kehadiran Permendag Nomor 19 itu, kata BPJ, bukan berarti dirinya lantas ditafsirkan sebagai pihak yang menjegal smelter-smelter yang mau ekspor.

“Kita setuju terhadap upaya mendorong kemudahan dunia usaha untuk melaku ekspor, tapi tentu tidak mengabaikan instrumen kontrol,” ujar BPJ.

Atas telah terbitnya Permendag Nomor 19 tahun 2021 itu, BPJ meminta agar Kementerian Perdagangan dapat meninjau dan mengevaluasi kembali kebijakan yang menuai kontroversi tersebut.

BPJ pun meminta Kemendag untuk segera berkoordinasi dengan kementerian yang mengatur hal-hal teknis pertambangan, yakni Kementerian ESDM. Koordinasi ini penting, karena akan terkait juga dengan Neraca Komoditas, yang menjadi dasar bagi negara dalam persetujuan impor dan ekspor suatu produk. Neraca Komoditas merupakan salah satu amanat yang dibuat berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 5 tahun 2021 mengenai Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Dijelaskan BPJ, pada tahun 2022 mendatang, pemerintah berencana mulai menggunakan Neraca Komoditas yang penerapannya dilakukan secara bertahap, dimulai dari produk gula, garam, daging, beras, dan perikanan.

“Nantinya, Neraca Komoditas ini juga menyangkut produk pertambangan. Sekarang belum disusun. Kami meminta agar Kementerian Perdagangan tidak menafsirkan sendiri Rancangan Peraturan Pemerintah atau RPP sektor perdagangan sebagai turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja, nomor 11 tahun 2020,” tutur BPJ di akhir keterangannya.

Donny Fahrum

Related Articles

Leave a Reply

Back to top button