LENSA POLITIKNEWS

PT Pulomas Sentosa Gugat Gubernur Bangka Belitung

Lensabangkabelitung.com, Pangkalpinang – PT Pulomas Sentosa yang merupakan perusahaan pertambangan pasir resmi mengajukan gugatan kepada Gubernur Bangka Belitung Erzaldi Rosman ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Gugatan dilayangkan terkait Surat Keputusan Gubernur Bangka Belitung Nomor 188.44/720/DLHK/2021 tentang pemberian sanksi administratif berupa pencabutan izin berusaha kepada PT Pulomas Sentosa tertanggal 3 Agustus 2021 dan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) nomor 188.4/01/LHK/DPMPTSP/2021 tertanggal 23 Agustus 2021 tentang pencabutan Keputusan Kepala DPMPTSP nomor 188.4/131/LH/DPMPTSP/2017 tentang pemberian izin lingkungan kegiatan normalisasi alur, muara dan kolam Pelabuhan Perikanan Nusantara di Kabupaten Bangka oleh PT Pulomas Sentosa.

Kuasa Hukum PT Pulomas Sentosa Hendra Irawan mengatakan penerbitan keputusan tersebut dinilai telah terjadi pelanggaran administrasi dan peraturan perundang-undangan.

“Gugatan dilayangkan sebagai bentuk kontrol terhadap tindakan pemerintah daerah yang dinilai telah melakukan pelanggaran administrasi dan peraturan perundang-undangan,” Hendra kepada wartawan, Senin, 11 Oktober 2021.

Menurut Hendra, tindakan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung membuat kegiatan operasional kliennya dirugikan. Hal itulah yang membuat pihaknya secara yuridis melakukan upaya hukum dengan mengajukan gugatan.

“Diberikan kesempatan kepada gubernur agar fair memberikan jawaban sehingga pengujian atas penilaian terhadap undang-undang terkait SK tersebut bisa teruji kebenarannya,” ujar dia.

Kuasa Hukum PT Pulomas Sentosa Samsumin juga mengatakan keputusan Pemprov Bangka Belitung sama sekali tidak sejalan dengan nawa cita pemerintah pusat dimana pada masa pandemi telah mengeluarkan sejumlah kebijakan yang mempermudah investasi.

“Presiden sendiri mengeluarkan PP nomor 43 tahun 2020 juncto PP nomor 23 tahun 2020 tentang PEN. Kemudian Perpres 11 tahun 2021 tentang Satgas Investasi. Disitu kami menilai ada pertentangan antara daerah dengan pusat. Disisi lain pusat menginginkan adanya perizinan yang tepat sedangkan ini di Babel malah mencabut,” ujar dia.

Samsumin menuturkan Erzaldi Rosman sebagai gubernur dinilai sangat bernafsu menghambat kegiatan operasional perusahaan yang sudah berjalan sesuai dengan aturan yang ada.

“Tindakan menghambat nvestasi negara adalah tindakan semena-mena dari Pemda. Terlalu bernafsu untuk mencabut perizinan. Di sisi lain, sanksi yang diberikan sebelum ada pencabutan izin lingkungan sanksinya bukan ada pelanggaran lingkungan hidup. Tetapi keputusan yang diambil gubernur justru pencabutan izin lingkungan hidup,” ujar dia.

Jika yang dipermasalahkan gubernur adalah gundukan di depan mulut muara, Samsumin mengatakan sebelum ada Pulomas gundukan sudah ada. Pulomas, kata dia, merupakan perusahaan yang memiliki izin untuk pengerukan dan pendalaman terhadap sedimentasi.

“Sedimentasi itu bukan disebabkan Pulomas. Disitu Pemda seharusnya melihat dan berpikir asas keadilan. Dampaknya adalah karena pertambangan disekitar itu baik tambang ilegal maupun legal. Kenapa tidak melihat dari sisi itu. Sisi alam perubahan cuaca merupakan salah satu kendala Pulomas. Tidak ada masyarakat yang terdampak secara langsung. Malah sangat membantu nelayan. Kegiatan kemanusiaan yang dilakukan bisa dihitung,” ujar dia.

Kejanggalan lain atas SK tersebut, kata Samsumin, persoalan waktu penerbitan SK tertanggal 3 Agustus tetapi diserahkan kepihak Pulomas tanggal 20 September 2021.

“Di sini ada jeda waktu. Walaupun peraturan tidak ada mengatur waktu. Tapi disini ada kerugian kita. Selama jeda waktu penyerahan, ada kerugian kita dalam rangka pendalaman. Kita sudah buat kontrak. Apakah dengan dikeluarkan tanggal 3 Agustus 2021 lalu disampaikan tanggal 20 September 2021 apakah suatu hal yang disengaja. Alasan mereka menduga itu melanggar aturan lingkungan,” ujar dia.

Terkait persoalan itu, upaya konfirmasi yang disampaikan kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Bangka Belitung Marwan belum mendapatkan respon. Sambungan telepon yang dilakukan ditolak oleh Marwan. Begitu juga dengan pesan konfirmasi melalui WhatsApp belum mendapatkan respon. Sama dengan Gubernur Bangka Belitung Erzaldi Rosman yang belum merespon upaya konfirmasi wartawan.

Penulis : Servio M | Editor: Donny Fahrum

Related Articles

Leave a Reply

Back to top button