LENSA POLITIKNEWS

PT Pulomas Sentosa Duga Ada Motif Terselubung Gubernur Erzaldi Terkait Pencabutan Izin Perusahaan

Lensabangkabelitung.com, Pangkalpinang – Keputusan Gubernur Bangka Belitung Erzaldi Rosman mencabut izin berusaha PT Pulomas Sentosa berbuntut panjang. Tidak tinggal diam atas keputusan yang dinilai sebagai bentuk kesewenang-wenangan, pihak perusahan pun mengambil langkah hukum menggugat Erzaldi.

Adapun dokumen yang dipersoalkan perusahaan adalah terkait penerbitan Surat Keputusan (SK) Nomor 188.44/720/DLHK/2021 tentang pemberian sanksi administratif berupa pencabutan izin berusaha kepada PT Pulomas Sentosa tertanggal 3 Agustus 2021 dan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) nomor 188.4/01/LHK/DPMPTSP/2021 tertanggal 23 Agustus 2021 tentang pencabutan Keputusan Kepala DPMPTSP nomor 188.4/131/LH/DPMPTSP/2017 tentang pemberian izin lingkungan kegiatan normalisasi alur, muara dan kolam Pelabuhan Perikanan Nusantara di Kabupaten Bangka oleh PT Pulomas Sentosa.

Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sendiri diketahui beberapa kali mempersoalkan PT Pulomas Sentosa terkait penyempitan muara Pelabuhan Perikanan Nusantara Air Kantung. Namun yang dinilai aneh, Erzaldi malah mengeluarkan SK dan Keputusan Gubernur memberikan persetujuan izin usaha normalisasi dan pengerukan di muara Jelitik Sungailiat kepada perusahaan lain yakni PT Seputih Makmur Bersama (SMB).

SK dan Keputusan Erzaldi kepada PT SMB adalah SK Gubernur Nomor : 188.44/577/DKP/2020 dan Keputusan Gubernur Nomor : 188.44/577/DISHUB/2020. Jika diperhatikan, ada kesamaan nomor surat dalam dua Keputusan Gubernur tersebut. Yang berbeda hanya instansi yang mengeluarkan. Anehnya tidak hanya nomor surat yang sama, untuk isi surat hingga tanggal, bulan dan tahun penetapan pun sama yakni 24 Agustus 2020. Belakangan diketahui SK dan Keputusan Gubernur itu sudah dicabut.

Direktur PT Pulomas Sentosa Yanto Lie mengatakan pihaknya hanya bisa menduga soal keterkaitan pencabutan izin berusaha perusahaan yang dipimpinnya dengan perusahaan yang sempat diberikan izin oleh gubernur.

“Patut diduga ada kaitannya. Karena cikal bakal permasalahan kita dikenakan sanksi setelah timbul perusahaan itu,” ujar Yanto kepada wartawan, Senin, 11 Oktober 2021.

Menurut Yanto, Erzaldi patut diduga memang sudah ada niat (Mensrea) hendak mencabut izin berusaha dan izin lingkungan PT Pulomas Sentosa. Namun sebelum mencabut izin, kata dia perlu disiapkan perusahaan lain dengan perizinan dan peralatan lengkap agar ketika PT Pulomas Sentosa menghentikan pekerjaannya karena izin dicabut atau dibekukan maka sudah ada perusahaan yang siap melanjutkan pekerjaan tersebut.

“Pencabutan izin berusaha dan izin lingkungan diiringi perintah PT Pulomas Sentosa menghentikan kegiatan akan berpotensi menghilangkan pendapatan negara dari sektor pajak dan retribusi yang selama ini dibayarkan oleh PT Pulomas Sentosa,” ujar dia.

Diakui Yanto, pihaknya memang mendapatkan sanksi dari Kementerian Lingkungan Hidup tertanggal 27 Agustus 2021 dengan jangka waktu 180 hari untuk menyelesaikan persoalan yang ada. Jika Kementerian Lingkungan Hidup menyuruh pihak perusahaan bekerja, kata dia, tidak sesuai dengan keputusan gubernur yang meminta pihaknya berhenti.

“Jadi tidak ada kepastian hukum. Patut diduga juga soal jarak surat yang dikeluarkan dengan yang kami terima jaraknya terlalu jauh. Apakah ada indikasi lain kami belum mengerti tapi akan kami telusuri. Perlu diketahui, untuk pengerukan sampai saat ini tidak ada penggunaan dana APBD atau APBN. Semuanya murni swadaya perusahaan,” ujar dia.

Terkait persoalan itu, upaya konfirmasi yang disampaikan kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Bangka Belitung Marwan belum mendapatkan respon. Sambungan telpon yang dilakukan ditolak oleh Marwan. Begitu juga dengan pesan konfirmasi melalui WhatsApp belum mendapatkan respon. Sama dengan Gubernur Bangka Belitung Erzaldi Rosman yang belum merespon upaya konfirmasi wartawan.

Penulis : Servio M | Editor: Donny Fahrum

Related Articles

Leave a Reply

Back to top button