NEWSPANGKALPINANG

Pemkot Bersama DPRD Pangkalpinang Tandatangani KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2022

Lensabangkabelitung.com, Pangkalpinang – Wali Kota Pangkalpinang Maulan Aklil bersama dengan DPRD Pangkalpinang menandatangani nota kesepakatan terhadap Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA dan PPAS) Tahun Anggaran 2022 dalam Rapat Paripurna keenam masa persidangan ke satu tahun 2021 DPRD Kota Pangkalpinang yang dilaksanakan pada Selasa, 19 Oktober 2021 di Ruang Sidang Paripurna DPRD Kota Pangkalpinang.

Wali Kota dengan sapaan akrab Molen itu mengucapkan terima kasih kepada pimpinan dan anggota DPRD, baik yang tergabung dalam Badan Anggaran maupun komisi-komisi, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), yang telah melakukan pembahasan terhadap Rancangan KUA dan Rancangan PPAS APBD Tahun Anggaran 2022, sehingga hari ini dapat di capai kesepakatan.

Dalam sambutannya, Molen mengatakan prioritas pembangunan Kota Pangkalpinang dalam KUA dan PPAS Tahun 2022 adalah untuk meningkatkan kualitas dan pemerataan layanan kesehatan masyarakat, optimalisasi peningkatan pajak dan retribusi.

“Untuk mewujudkan prioritas pembangunan Kota Pangkalpinang tersebut, diperlukan sumber pendanaan, terutama Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang merupakan cermin kemandirian daerah dan penerimaan murni daerah yang menjadi modal utama bagi daerah untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan,” ucap Molen.

Ditambahkannya, kebijakan belanja daerah Kota Pangkalpinang pada KUA- PPAS Tahun 2022, terlebih dahulu memperhatikan belanja gaji dan tunjangan pegawai, persentase belanja untuk Pendanaan Pendidikan sebesar 20 persen, alokasi dana kesehatan sebesar 10 persen, dengan memperhatikan mandatory spending dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimal.

Selanjutnya, Molen menegaskan untuk kegiatan lain, dalam perencanaan kegiatannya harus saling terkait dan terintegrasi untuk melaksanakan kebijakan pembangunan daerah yang harus disertai dengan tolok ukur yang jelas dari masing-masing kegiatan, dengan memperhatikan efektifitas dan efisiensi pendanaan.

“Kebijakan Pembiayaan Daerah pada Tahun Anggaran 2022 terkait penerimaan pembiayaan daerah yang bersumber dari SILPA Tahun anggaran 2021 diestimasikan untuk mengurangi defisit, sedangkan untuk pengeluaran pembiayaan direncanakan untuk penyertaan modal yang merupakan investasi daerah dalam rangka untuk menambah pendapatan daerah,” kata Molen.

“Saya berharap KUA dan PPAS Kota Pangkalpinang Tahun 2022 yang disepakati ini dapat menjadi Nota Keuangan dan Raperda APBD Tahun Anggaran 2022,” ujarnya.

Penulis: Louis | Editor: Donny Fahrum

Related Articles

Leave a Reply

Back to top button