NEWS

Jadi Pemateri di BPS, Ombudsman Babel Tekankan Standar Pelayanan

Lensabangkabelitung.com, Pangkalpinang – Kepala BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Dwi Retno Wilujeng Wahyu Utami, menghimbau kepada masing-masing kantor BPS Kabupaten/Kota untuk senantiasa secara aktif membenahi pelayanan publik kepada masyarakat.

Hal itu disampaikan dalam pembukaan acara Workshop Peningkatan Pelayanan Publik Badan Pusat Statistik Se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang menghadirkan narasumber Ombudsman RI Perwakilan Kepulauan Bangka Belitung di Aula Pertemuan Kantor BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Selasa, 5 Oktober 2021.

Instansi yang sudah cukup baik dalam pemenuhan standar pelayanan publik sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.

“BPS memiliki peranan penting dalam pengumpulan dan pengolahan data statistik berbagai keperluan. Oleh karenanya, memang perlu pemenuhan standar pelayanan yang baik, jelas, dan berkepastian. Kami sudah meninjau standar pelayanan publik BPS secara pelektronik dan non elektroniknya, menurut kami BPS sudah cukup patuh terhadap UU Pelayanan Publik.

Ombudsman juga mengapresiasi inovasi pelayanan yang telah dilakukan seperti pojok konsultasi statististik di universitas, serta konsistensi BPS bekerjasama dengan berbagai stakeholder,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Yozar mengatakan bahwa dalam pemenuhan standar pelayanan publik harus mengutamakan du hal, yaitu tangible dan reliable guna menjamin kepastian dan kemudahan layanan bagi masyarakat.

Yozar memberi contoh, Ombudsman cukup sering melakukan pemantauan terhadap instansi-instansi apakah sudah mencantumkan nama dan nomor petugas pengaduan secara jelas atau belum. Setelah kami cek, terkadang bahkan nomor yang dicantumkan tersebut tidak aktif sama sekali. Ini kan artinya nggak reliable, nggak berfungsi.

“Oleh karenanya, melalui workshop ini kami tidak bosan-bosannya selalu mengajak instansi penyelenggara pelayanan publik, termasuk BPS Kabupaten/Kota untuk memenuhi standar pelayanan publik sebagai bentuk kepatuhan dan penghormatan terhadap UU, karena dalam UU hal itu wajib dilaksanakan dan ada ketentuan sanksi yang cukup tegas apabila tidak dilaksanakan,” ujar Yozar.

Editor: Donny Fahrum

Related Articles

Leave a Reply

Back to top button