BANGKA BARATLENSA KRIMINALNEWS

Berkas Perkara CPNS Pemalsu Rapid Test Dikembalikan Kejaksaan ke Polres Bangka Barat

Lensabangkabelitung.com, Muntok – Berkas perkara kasus pemalsuan surat hasil rapid test yang dilakukan oleh dua tersangka CPNS di Bangka Barat diketahui sudah dikembalikan oleh pihak kejaksaan ke kepolisian. Kasi Pidana Umum (Kasi Pidum) Kejaksaan Negeri Bangka Barat, Jan Maswan mengatakan berkas perkara pertama tahap satu memang telah diterima pada tanggal 3 Agustus 2021 lalu.

Tetapi diungkapkan oleh Jan Maswan, setelah diteliti oleh jaksa peneliti, ternyata ada kekurangan-kekurangan yang harus dilengkapi oleh penyidik kepolisian terhadap berkas perkara tersebut. Berkas perkara tersebut telah dikembalikan pada tanggal 10 Agustus 2021 lalu.

“Ada poin-poin yang telah dibuat oleh JPU peneliti terhadap kekurangan-kekurangan berkas perkara ini, ada sedikit syarat formil dan materil yang belum dipenuhi, jadi sekarang berkas tersebut sudah di Polres Bangka Barat untuk dilengkapi sesuai dengan petunjuk-petunjuk yang telah kami berikan,” kata Jan Maswan, Senin, 30 Agustus 2021.

“Iya sudah dua puluh hari sejak kita kembalikan, kita masih menunggu berkas tersebut diserahkan kembali oleh penyidik Polres Bangka Barat ke Kejaksaan, nanti apabila sudah dikembalikan ke kita, kita akan meneliti lagi apakah petunjuk-petunjuk yang kita berikan itu sudah dilengkapi atau belum,” katanya menambahkan.

Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Bangka Barat, AKP Robby Purba menjelaskan dalam waktu dekat ini pihak kepolisian akan mengambil hasil labfor dari pemeriksaan surat dan tandatangan yang diduga telah dipalsukan oleh dua tersangka.

“Mungkin nanti anggota tiba akhir pekan ini, kita langsung kirim lagi berkasnya, melengkapi petunjuk jaksa yang kemarin, karena kemarin situasi Covid-19 kan, dan proses labfor kita kan di Palembang, makanya kita menunggu hasil dari sana juga,” kata AKP Robby Purba, Rabu, 1 September 2021.

Selain itu, AKP Robby menyampaikan bahwa petunjuk dari kejaksaan juga berisi agar pihak kepolisian untuk menambahkan pasal 55 pada perkara tersebut.

“Dijunto-kan ke 55, karena itu kan ada turut sertanya, jadi ada peran masing-masing kan, yang membuat dan ada yang menggunakan,” jelasnya.

Penulis: Sepri | Editor: Donny Fahrum

Related Articles

Leave a Reply

Back to top button