NEWSPANGKALPINANG

Pemkot Pangkalpinang Ikuti Penilaian Interview Evaluasi SPBE Tahun 2021

Lensabangkabelitung.com, Pangkalpinang – Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Suryo Kusbandoro mengikuti Acara Penilaian Interview Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kota Pangkalpinang tahun 2021 secara Virtual di Kantor Wali Kota Pangkalpinang pada Senin, 23 Agustus 2021.

Asesor Eksternal Kementerian PAN-RB, Husni mengatakan bahwa akan mengkonfirmasi dokumen evaluasi mandiri dari program e-Goverment di Kota Pangkalpinang.

“Ada beberapa yang ingin dikonfirmasi, yang pertama terkait bidang hukum, untuk kebijakan internal tata kelola SPBE, indikator satu sampai dengan sembilan, untuk kebijakan itu masih draft, draft tersebut seharusnya bukan lagi Rancangan Peraturan Daerah (RAPERDA) tetapi sudah menjadi Peraturan Daerah (PERDA),” ucap Husni

Kasi Infrastruktur dan Teknologi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pangkalpinang, Decky Sunarto mengatakan, pihaknya menunggu arsitektur nasional, karena panduannya terdapat di arsitektur nasional, sesuai Perpres 95 tahun 2018 tentang SPBE.

“Karena itu kami masih menunggu arsitektur nasional dalam ketetapan, meskipun kami sudah menyusun kebijakan berupa Raperda SPBE di wilayah Kota Pangkalpinang terkait pasal arsitektur daerah, dan kami mungkin tahun depan akan menyusun terkait turunan dari Perda SPBE menyangkut arsitektur SPBE daerah Pangkalpinang, kemudian peta rencana SPBE dan sebagainya,” kata Dekcy.

Ditambahkannya, peta rencana ada dilampirkan di Masterplan Smart City Kota Pangkalpinang dimana disusun di waktu itu pada tahun 2020, disitu terdapat data terkait peta rencana pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK).

Berkaitan dengan koordinasi SPBE, Diskominfo sudah melampirkan di bukti dukung, bahwasannya sudah ditetapkan dalam sebuah SK tepatnya SK Wali Kota terdiri dari Sekda koordinasi utama, Kepala Diskominfo sebagai penanggungjawab dan anggota yang lain.

“Sejauh ini kami melakukan kegiatan terkait dengan sosialisasi SPBE, kami mempersiapkan segala sesuatu untuk penilaian SPBE itu sendiri dan terakhir kami lakukan juga penilaian mandiri terkait dengan indeks SPBE ini sendiri,” kata Decky.

Tentang manajemen informasi, pihaknya belum melampirkan bukti dukung dalam bentuk tertulis, karena untuk sistem informasi terkait akuntanilitas kinerja Kota Pangkalpinang belum tersedia.

“Kami masih menunggu Raperda SPBE agar punya pijakan yang kuat untuk mengeluarkan Perwako dan bisa dipertanggungjawabkan terkait keamanan informasi secara tidak tertulis kami sudah melakukannya, misalnya terkait keamanan server kami sudah mengimplementasikan fire wall di lapangan, kemudian hosting website opd sudah ditaruhanti virus, terakhir juga kami dengan pihak BSSN kemarin tanggal 19 Agustus 2021, Kepala Dinas kami sudah melakukan perjanjian kerjasama penerapan sertifikat elektronik dalam bentuk Tanda Tangan Elektronik,” ucap Decky

Di akhir rapat, Husni menjelaskan bahwa dari catatan mereka untuk indikator poin 21 sampai 31 semua terkait manajemen, kebanyakkan pemerintah Kota sudah menerapkan di lapangan, sayangnya tidak ada dokumen yang menunjukkan pegangan untuk pelaksanaan dilapangan.

“Mungkin diperlukan SOP dan tahapan-tahapan seperti manajemen pelayanan SPBE, untuk sisi layanan cukup bagus,” kata Husni.

Penulis: Louis | Editor: Donny Fahrum

Related Articles

Leave a Reply

Back to top button