NEWS

BPJ Perjuangkan Bantuan Subsidi Upah Pekerja Babel di Masa PPKM

Lensabangkabelitung.com, Pangkalpinang – Ditetapkannya Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai daerah berstatus PPKM atau Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat, memberi dampak harus adanya kompensasi bagi para pekerja. Hal ini mengacu pada Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 16 tahun 2021 tentang Bantuan Subsidi Upah (BSU), yang ketentuannya dirilis Menteri Tenaga Kerja, pada 28 Juli 2021.

Menurut Permenaker tersebut, BSU diberikan pada daerah yang dinyatakan PPKM Level 3 dan Level 4.

“Sementara tanggal 24 Juli 2021 Babel dinyatakan oleh Pemerintah Pusat ada 3 Kabupaten sebagai PPKM Level 4 yaitu Belitung, Belitung Timur, dan Bangka Barat. Lalu, PPKM Level 3 ada 4 Kabupaten/kota yaitu, Bangka, Pangkalpinang,  Bangka Tengah dan Bangka Selatan,” ujar Anggota DPR RI Bambang Patijaya, Kamis, 5 Agustus 2021.

Dari data yang dimiliki, pemilik nama sapaan BPJ ini mengatakan di Babel ada sekitar 90.000 tenaga kerja yang ikut program BPJS. Dari jumlah itu, sekitar 70 persen berhak untuk mendapat BSU.

“BSU ini diberikan pada pekerja yang ikut dalam program BPJS, upah per bulan tidak melampaui Rp3,5 juta dan tidak bekerja di sektor pendidikan dan kesehatan karena 2 sektor ini sudah ada insentif tersendiri dari pemerintah pusat. Besaran subsidi ini sebesar Rp500 ribu sebulan yang dibayar sekaligus untuk 2 bulan dengan total Rp1 juta per pekerja,” tutur BPJ.

Yang jadi persoalan, lanjut BPJ, Provinsi Babel tidak masuk sebagai provinsi yang tercantum dalam Permenaker Nomor 16 tahun 2021 yang mengatur tentang BSU. “Pekerja di Babel sangat dirugikan,” ujarnya.

Karena itu, BPJ meminta Menteri Tenaga Kerja untuk segera merevisi isi Permenaker Nomor 16 2021 agar 7 Kabupaten/kota di Babel segera mendapat alokasi BSU.

“Kabarnya data yang digunakan Kementerian Tenaga Kerja untuk menyusun Permenaker 16 adalah Inmendagri Nomor 22, Nomor 23 dan Nomor 24. Sementara data PPKM Babel ada di Inmendagri Nomor 25 atau Nomor 26,” ujar wakil rakyat Babel di Senayan dari Partai Golkar itu.

Dikatakan BPJ, hasil koordinasinya dengan Gubernur Babel Erzaldi Rosman ditanggapi cepat, dan gubernur pun dengan segera menyurati Menteri Tenaga Kerja.

“Mudah-mudahan surat tersebut segera direspon oleh Menteri Tenaga Kerja dan dalam hal ini saya juga meminta bantuan Pimpinan Komisi IX Bapak Melki Laka Lana untuk mendorong revisi Permenaker 16 tahun 2021,” ujar BPJ.

Hadirnya BSU di saat masa pandemi ini, dengan penetapan PPKM Level 3 dan level 4, membuat dunia usaha pada wilayah tersebut mendapat beban yang berat. Adanya BSU sangat membantu untuk mensubsidi upah pekerja sehingga pekerja menjadi lebih aman penghasilannya di masa PPKM.

Donny Fahrum

Related Articles

Leave a Reply

Back to top button