LENSA EKONOMINEWS

Agunan Tambahan Tidak Dipersyaratkan untuk KUR Kecil Sampai dengan Rp100 Juta

Lensabangkabelitung.com, Pangkalpinang – Dalam rangka mensosialisasikan pembiayaan KUR dan memberikan edukasi kepada UMKM, Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Bangka Belitung mengadakan talkshow di TVRI Pangkalpinang, tentang Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan tema “Kredit Usaha Rakyat : Alternatif Modal Usaha Murah Untuk Rakyat”. Talkshow diselenggarakan pada Rabu, 25 Agustus 2021 bertempat di Studio TVRI Kepulauan Bangka Belitung dan disiarkan secara langsung dan interaktif melalui siaran kanal TVRI, Youtube dan juga Instagram Live.

Bertindak sebagai narasumber yaitu Kepala Bagian, Umum Kanwil DJPb Bangka Belitung, Zaenal Abidin dan Kepala Seksi PPA II B, Henjang Prasetiawan. Hadir pula sebagai narasumber Selaku Pimpinan Bank Rakyat Indonesia KCP Depati Amir, Muhammad Ischak sebagai representasi salah satu penyalur KUR di Wilayah Bangka Belitung.

Kepala Bagian Umum, Zaenal Abidin, dalam pengantarnya menyampaikan bahwa UMKM dalam masa Pandemi merupakan pahlawan ekonomi yang mampu tetap eksis di situasi krisis, UMKM perlu diberikan perhatian lebih agar tumbuh dan berkembang sehingga mampu mendorong ekonomi tumbuh positif. Dukungan yang diberikan dapat berupa bantuan pemasaran, produksi, pendampingan maupun bantuan lainnya termasuk bantuan permodalan.

Lebih lanjut Zaenal mengatakan bahwa untuk bantuan permodalan, pemerintah menggulirkan salah satunya program Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan sistem konvensional dan syariah, dengan tingkat bunga/marjin yang disubsidi pemerintah, sehingga UMKM hanya menanggung sebesar 6% per tahun, bahkan sampai 31 Desember 2021 pemerintah menambah kembali subsidinya sebesar 3%, sehingga masyarakat lebih ringan lagi.

Hal yang menarik lagi adalah bahwa Kredit KUR ini mulai pertengahan tahun 2021 ini terdapat kebijakan bahwa Agunan tambahan tidak dipersyaratkan bagi KUR super mikro, KUR mikro, KUR kecil sampai dengan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dan KUR penempatan tenaga kerja Indonesia.

Selanjutnya, Kepala Seksi PPA II B, Henjang menuturkan bahwa UMKM merupakan salah satu penyerap tenaga kerja terbanyak. Sehingga apabila UMKM mampu tetap eksis di masa pandemi, diharapkan dapat menekan jumlah pengangguran yang diakibatkan oleh pandemi ini. Untuk mengurangi pengangguran sebagai dampak tenaga kerja yang terkena PHK, pemerintah mengeluarkan kebijakan KUR skema Super Mikro.

Dengan memperoleh pembiayaan KUR Super Mikro korban PHK diharapkan dapat melakukan usaha dan dapat memenuhi kebutuhannya.

Dari sudut pandang penyalur KUR, Muhammad Ischak menyampaikan bahwa UMKM merupakan ujung tombak dari pertumbuhan ekonomi di Kepulauan Bangka Belitung, terdata sebanyak 180 ribu UMKM yang berada di Provinsi Bangka Belitung. Dari pihak penyalur akan terus memberikan dukungan berupa pembinaan dan edukasi agar UMKM tetap berkembang dan berlanjut, baik di masa pandemi maupun setelah pandemi ini berakhir. Pembinaan juga dilaksanakan untuk memastikan pembiayaan KUR digunakan sebagaimana mestinya bukan untuk keperluan pribadi.

Salah satu pemirsa menyampaikan pertanyaan yang menanyakan terkait apakah usaha kos-kosan masih termasuk UMKM. Hal ini dijawab oleh Zaenal Abidin bahwa UMKM dikategorikan berdasarkan nilai asetnya, dengan rincian: aset sampai dengan Rp50 juta dikategorikan Usaha Mikro, aset Rp50 juta sampai dengan Rp500 juta dikategorikan Usaha Kecil, aset Rp500 juta sampai dengan Rp10 miliar dikategorikan Usaha Menengah, dan di atas Rp10 miliar dikategorikan usaha besar.

Selain itu, faktor lain yang menentukan yaitu jumlah omzet usaha dan jumlah pekerja di usaha tersebut.

Pada akhir sesi dialog, Zaenal Abidin menyampaikan agar UMKM memanfaatkan Pembiayaan KUR sebaik–baiknya. Dari Pihak Kementerian Keuangan (Kanwil DJPb) akan memonitoring dampak Pembiayaan KUR terhadap perkembangan UMKM dan juga terkait regulasi KUR di lapangan.

Zaenal Abidin juga menekankan agar pihak pemerintah daerah berkontribusi, mengalokasikan dana dan berperan aktif agar UMKM dapat mengetahui program ini dan termotivasi sehingga mampu mengakses pembiyaan KUR, bersinergi dengan penyalur KUR dalam menyuplai data UMKM.

Sedangkan penyalur KUR diharapkan dapat mensosialisasikan KUR lebih intensif lagi dan memberikan pemahaman KUR ke masyarakat. Sedangkan Henjang menyampaikan, berdasarkan hasil monitoring (Sistem Informasi Kredit Program) SIKP Kanwil DJPb Provinsi Bangka Belitung, Penyaluran KUR di Kepulauan Bangka Belitung per 25 Agustus 2021 telah mencapai Rp813,04 miliar dengan jumlah debitur 17.812, dengan BRI sebagai penyalur yang telah menyalurkan KUR terbesar.

Kemudian, Henjang juga berpesan UMKM di Babel menggunakan fasilitas KUR, dengan harapan kemudahan yang telah diberikan pemerintah ini dapat meningkatkan gerak ekonomi di Kepulauan Bangka Belitung melalui UMKM.

Release

Related Articles

Leave a Reply

Back to top button