NEWSPANGKALPINANG

Wali Kota Sampaikan Tiga Raperda di Rapat Paripurna

Lensabangkabelitung.com, Pangkalpinang – Wali Kota Pangkalpinang Maulan Aklil menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) kepada DPRD Kota Pangkalpinang pada rapat paripurna ke-21 masa persidangan III tahun 2021 di Ruang Sidang Paripurna DPRD pada Senin, 12 Juli 2021.

Dalam rapat paripurna itu, Molen sapaan akrab Wali Kota Pangkalpinang menjelaskan ada tiga Raperda yang terdiri dari rancangan peraturan daerah tentang penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik, rancangan peraturan daerah tentang pencabutan Perda Kota Pangkalpinang nomor 6 tahun 1976 tentang penertiban kuburan dalam kotamadya daerah tingkat II Kota Pangkalpinang, dan rancangan peraturan daerah tentang pencabutan Perda Kota Pangkalpinang nomor 16 tahun 1955 tentang rencana tata ruang wilayah kotamadya daerah tingkat II Kota Pangkalpinang.

Dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik didasari oleh Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, penyelenggaraan pemerintah dengan memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) diberikan nama Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

“Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi telah dirasakan manfaatnya di berbagai sektor kehidupan manusia, Penerapan TIK di sektor-sektor pemerintahan telah memungkinkan transformasi pemanfaatan yang tadinya hanya menunjang kegiatan administrasi menuju peningkatan kualitas kepeningkatan kualitas layanan terhadap masyarakat” kata Molen.

Dilanjutkannya, suatu peraturan perundang-undangan hanya dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh peraturan perundang-undangan yang tingkatannya sama atau lebih tinggi, seperti Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang-Undangan mencabut Undang-Undang nomor 10 tahun 2004 tentang pembentukan Perundang-Undangan.

“Pencabutan peraturan perundang-undangan dengan peraturan perundang-undangan yang tingkatannya lebih tinggi itu dilakukan jika peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi itu dimaksudkan untuk menampung kembali seluruh atau sebagian materi peraturan perundang-undangan lebih rendah yang dicabut itu ( lampiran II nomor 158 dan 159 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 ),” jelas Molen.

Selanjutnya, Molen menyampaikan terkait dengan Raperda tentang pencabutan Perda kota Pangkalpinang Nomor 6 tahun 1976 tentang penertiban perkuburan dalam kotamadya tingkat II Pangkalpinang. Perda ini ditetapkan pada saat Kota Pangkalpinang masih menginduk ke Provinsi Sumatera Selatan karena Provinsi Bangka Belitung pada saat itu belum terbentuk secara legal berdasarkan Undang-Undang nomor 27 tahun 2000 tentang pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Pencabutan Perda Kota Pangkalpinang Nomor 6 tahun 1976 tentang penertiban perkuburan dalam kotamadya daerah tingkat II Pangkalpinang, dikarenakan pada tahun 2019 Pemerintah Kota Pangkalpinang telah menetapkan Perda kota Pangkalpinang nomor 16 tahun 2019 tentang penataan pemakaman.

“Dengan demikian untuk kepastian hukum dan tidak adanya tumpang tindih aturan, maka Perda Kota Pangkalpinang Nomor 6 tahun 1976 tentang perkuburan dalam kotamadya daerah tingkat II Pangkalpinang, perlu dicabut,” kata Molen.

Setelah menjelaskan tiga Raperda tersebut, Molen harap anggota DPRD bersama eksekutif lainya bisa dengan segera membahasnya, dan menyetujui menjadi peraturan daerah.

Penulis: Louis BY | Editor: Donny Fahrum

Related Articles

Leave a Reply

Back to top button