BANGKA BARATNEWS

Naim Sebut Pembatalan CPNS dan P3K Sebagai Sejarah Kelam, Ini Kata Bong Ming Ming

Lensabangkabelitung.com, Muntok – Ketua Komisi I DPRD Bangka Barat, Naim mengatakan pembatalan seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) menjadi sebuah sejarah kelam dalam pemerintahan daerah saat ini.

“Ini sejarah kelam bagi pemerintah daerah kita, kemarin program kesehatan sudah bagus, kita dorong, kita tidak tahu duit berapa miliar dari mana, ada, yang ini kok tiba-tiba dibatalkan tanpa koordinasi, itu yang disesalkan,” kata Naim, Jumat, 9 Juli 2021.

Naim mengaku pihak Komisi I DPRD Babar sudah menerima keluhan terkait pembatalan seleksi CPNS dan PPPK tersebut. Namun, ia juga mengaku bahwa pihaknya masih belum tahu apa yang menjadi pertimbangan dari pemerintah daerah sampai saat ini.

“Rencana kami bulan depan lewat Banmus akan kita jadwalkan untuk memanggil tim yang mungkin ada Bupati dan Sekda, pasti Bupati kita ada pertimbangan yang lain, gitu loh, karena hanya Kabupaten kita yang tidak, kelihatannya ini karena beban daerah, karena PPPK itu merupakan program pusat tapi gajinya kita,” ungkapnya.

Naim menyayangkan kurangnya koordinasi antara pemerintah daerah dengan DPRD Bangka Barat sebab untuk seleksi CPNS tersebut anggarannya sudah disahkan.

“Kalau pun ada pembatalan harusnya kan ada koordinasi lagi ke kita, tapi saya tidak menyalahkan pemerintah daerah, kami mau tahu alasannya, karena kan masyarakat bertanya ke kami, masa kalau tidak tahu saya bilang tahu, sebab pembahasan anggaran sudah kita sahkan,” jelas politisi PDIP itu.

“Ini kan miris melihat anak-anak kita, adek-adek kita tertutup peluangnya untuk tahun ini, jelas dak bisa lagi, karena sudah dikirimkan surat pembatalan ke kementerian,” tambahnya.

Kemudian Wakil Bupati Bangka Barat, Bong Ming Ming menjelaskan kalau untuk anggaran seleksi CPNS 2021 itu dianggarkan pada tahun 2020 lalu dan anggarannya tetap ada dan telah disiapkan. Hanya saja, regulasi yang terbaru mengharuskan CPNS itu dibelanjakan berikut dengan PPPK dan bersifat wajib.

“Sementara, anggaran PPPK tidak disiapkan di 2020 kemarin, sehingga di 2021 tidak ada anggaran PPPK itu, macam mana kita mau melaksanakannya,” kata Bong Ming Ming kepada Lensabangkabelitung.com via telepon, Jumat, 9 Juli 2021.

Bong Ming Ming menilai beban anggaran penerimaan CPNS dan PPPK sebenarnya tidak terlalu berat, hanya saja setelah itu yang nanti kemudian akan masuk ke beban keuangan daerah.

“Tapi kita tidak ada membatalkan, hanya peraturannya seperti itu kita terkendala, jadi terpaksa penerimaan CPNS yang kemarin kita ajukan tidak bisa diteruskan, karena kita tidak menyiapkan dana untuk rekrutmen PPPK,” jelasnya.

Penulis: Sepri | Editor: Donny Fahrum

Related Articles

Leave a Reply

Back to top button