NEWSPANGKALPINANG

Mendapatkan WTP dari BPK, Pertanggungjawaban APBD 2020 Pangkalpinang Disetujui Jadi Perda

Lensabangkabelitung.com, Pangkalpinang – Pertanggungjawaban Wali Kota Pangkalpinang atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 disetujui menjadi peraturan daerah (Perda) oleh DPRD Kota Pangkalpinang.

Wali Kota Pangkalpinang Maulan Aklil menyampaikan pertanggungjawabannya dalam Rapat Paripurna 23 Masa Persidangan III DPRD Kota Pangkalpinang pada Senin, 26 Juli 2021 di Ruang Rapat Paripurna Kantor DPRD Pangkalpinang.

Wali Kota Pangkalpinang dengan sapaan akrab Molen itu menyebut, dengan Raperda yang telah disampaikan tersebut disertakan juga Laporan Keuangan audited Pemerintah Kota Pangkalpinang berupa Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan SAL, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, serta Catatan atas Laporan Keuangan pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2020 yang lalu.

“Alhamdulillah Kota Pangkalpinang untuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2020 mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan ini merupakan WTP yang keempat untuk Kota Pangkalpinang,” ujar dia.

Ditambahkannya, tidak menutup kemungkinan dalam suatu ada temuan dari BPK, dan Pemerintah Kota akan terus berusaha agar ke depannya tidak ada temuan lagi.

“Temuan BPK pasti selalu ada walupun temuan kecil-kecil, sudah kita tindak lanjuti terkait aset-aset kita yang masih menjadi temuan, mudah-mudahan sedikit demi sedikit akan hilang, sehingga tahun depan tidak ada lagi temuan,” tambah Molen.

Molen mengucapkan terima kasih, dengan telah disetujuinya Raperda menjadi Perda Tentang Pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2020, dan selanjutnya akan ditetapkan menjadi Perda setelah mendapat evaluasi dari Gubernur Kepulauan Bangka Belitung.

Penulis: Louis BY | Editor: Donny Fahrum

Related Articles

Leave a Reply

Back to top button