LENSA EKONOMINEWS

Wacana Kartu Kendali LPG, BPJ Tekankan Data Penerima Harus Akurat

Lensabangkabelitung.com, Sungailiat – Masyarakat kurang mampu beserta usaha mikro masih diliputi tanda tanya mengenai rencana alih sistem penyaluran dan pendistribusian LPG 3 kilogram dengan menggunakan Kartu Kendali LPG. Program ini digagas Pemprov Babel beberapa waktu lalu. Di tingkat pusat, Anggota DPR RI Bambang Patijaya menyambut baik dan bila penerapan ini berhasil, akan diupayakannya agar program ini bisa diterapkan secara nasional.

Dari 1,45 juta penduduk Bangka Belitung masih belum diumumkan berapa jumlah penerima manfaat LPG bersubsidi ini, termasuk kriteria penerimanya. Pemprov Babel hingga hari ini mengakui masih dalam tahap sosialisasi di tingkat pangkalan yang diklaim sudah selesai dilakukan.

Gas LPG hari-hari ini secara merata berada di tiap-tiap dapur warga dan usaha mikro. Kebijakan alih sistem ini pun mendapat tanggapan beragam dari banyak kalangan. Meskipun begitu, masyarakat banyak yang belum mengetahui rencana ini, sebagian masih menunggu Pemprov Babel mengumumkan program yang digadang-gadang akan dinasionalkan tersebut.

Bambang Patijaya, anggota DPR-RI dapil Bangka Belitung yang juga merupakan anggota Komisi VII yang juga bermitra dengan BPH Migas telah menyuarakan ide penerapan Kartu Kendali itu di tingkat pusat.

“Yang diperlukan (dalam) program ini adalah fungsi kontrol, karena di sana ada nominal dan saya yakin kartu ini pasti bermanfaat dan terpakai,” kata pemilik nama sapaan BPJ ini, melalui sambungan telepon kepada Lensabangkabelitung.com, Senin, 7 Juni 2021.

BPJ juga menekankan bahwa data penerima manfaat LPG bersubsidi ini harus akurat. Tanggung jawab yang diberikan kepada perangkat desa dan pejabat kelurahan dalam menilai kriteria penerima harus benar dan tepat sasaran dari tingkat RT hingga kelurahan atau desa.

Politisi partai beringin ini berpendapat bahwa sistem ini sudah benar dan bisa dipertanggungjawabkan. “Mengenai masalah nanti ada ekses, ke depan jika ditemukan masalah maka kita perbaiki satu-satu dan memang tidak ada sistem yang sempurna,” Lanjutnya.

Pengajar Fakultas Ekonomi Universitas Bangka Belitung, Reniati memandang pemerintah yang bertugas mendata dan mengukur warga yang berhak menerima Kartu Kendali LPG harus benar-benar orang-orang yang bisa dipercaya. “Kalau kondisi dari bawah (RT) sudah buruk, maka sampai ke atas juga akan salah,” kata Reni.

Dia menilai terkait jumlah penduduk rentan yang berada di garis kemiskinan atau di antara keduanya, setiap enam bulan harus diperbaharui oleh pemerintah. “karena di Bangka belitung ini ekonominya kayak roller coaster yang naik turunnya cepat, jadi banyak orang tiba-tiba kaya, kemudian tiba-tiba miskin,” ujar Dekan Fakultas Ekonomi UBB ini.

Menurut Reniati, ada banyak faktor yang mempengaruhi hal tersebut. Untuk itu dia menekankan pemerintah harus memperhatikan dengan serius kriteria masyarakat yang berhak menerima Kartu Kendali LPG nanti.

Sementara saat itu, dikatakannya bahwa rigiditas dan fleksibilitas untuk mencapai data terbaru mengenai jumlah masyarakat kurang mampu tersebut membutuhkan energi yang besar dan biaya yang tidak sedikit. Sementara saat kondisi seperti ini kita tidak bisa mengandalkan pemerintah karena dana pemerintah saat ini pun terbatas.

Seperti diketahui, data penerima Kartu Kendali LPG sendiri disiapkan oleh Pemprov Babel sesuai dengan peruntukannya yaitu rumah tangga miskin, usaha mikro serta nelayan sasaran. Sementara BRI menyiapkan LPG Card.

Kartu ini dapat diisi ulang namun pemakaiannya dibatasi sesuai dengan ketentuan penggunaan oleh pemerintah daerah, sehingga pemegang kartu tetap tidak bisa membeli di atas batas yang telah ditentukan.

Penulis: Abdul Roni | Editor: Donny Fahrum

Related Articles

Leave a Reply

Back to top button