Lensabangkabelitung.com, Pangkalpinang – Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (UPTD KPHP) Sungai Sembulan, Arhandis mengatakan 60 persen masyarakat Bangka Tengah beraktivitas di kawasan kehutanan. Dengan begitu, diakuinya, banyak konflik sosial terjadi antara sesama masyarakat dengan pemerintah.
“Di wilayah KPHP Sungai Sembulan sendiri saat ini memiliki luas wilayah kawasan hutan sebesar 117 ribuaan hektar dari Tanjung Pura sampai ke Tanjung Berikat,” ujar Arhandis saat dikunjungi DPRD Bangka Belitung, Rabu, 23 Juni 2021.
Dengan luas lahan tersebut, Arhandis yang juga pejabat eselon III Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung itu, mengakui banyak kendala terkait memantau kawasan hutan itu, dibandingkan tanggung jawab UPTD dengan unit kerja masih sangat jauh.
“Kondisi kami sangat unik karena ada tiga KPH yang seharusnya tetapi digabungkan jadi satu (unit V,VI dan VII) yang berakibat wilayah kerja yang semakin luas, personil juga kurang memenuhi,” ujarnya.
Kondisi itu, pihak UPTD Sungai Sembulan mengeluhkan kerusakan lahan dan hutan yang ditimbulkan oleh oknum yang tidak dapat disebutkan pihaknya. Sebelumnya, Ketua Forum Aspirasi, Kreativitas, Aktivitas, Putra Daerah Bangka Tengah (ASKAPDA), Wahyu Firdau melaporkan terkait kerusakan hutan itu kepada DPRD Bangka Belitung.
Ketua DPRD Bangka Belitung, Herman Suhadi didampingi Sekretaris DPRD Bangka Belitung, M Haris AR AP beraudiensi dengan UPTD KPHP Sungai Sembulan Wilayah Bangka Tengah untuk mencari solusi atas permasalahan itu. Pada kesempatan ini, Herman Suhadi mengajak UPTD dan berharap dapat memaksimalkan pemanfaatan hutan produksi itu sebaik mungkin.
“Untuk itu kita harus berani memulai bersama-sama dengan pemda seperti halnya dengan memanfaatkan kawasan hutan menjadi hal-hal yang produktif,” ujar dia.
Penulis: Mohammad Rahmadhani | Editor: Donny Fahrum
