NEWSPANGKALPINANG

PPDB Rawan Praktik Siswa Titipan, Ketua DPRD Pangkalpinang Tekankan Jangan Ada Diskriminasi

Lensabangkabelitung.com, Pangkalpinang – Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di Pangkalpinang dapat dikatakan sedang berjalan. Sejak 2017 lalu, dalam pelaksanaan PPDB telah menerapkan sistem zonasi sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2018, tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, atau bentuk lain yang sederajat.

Adapun tujuan dari sistem zonasi ialah menghilangkan pandangan mengenai sekolah favorit yang selama ini selalu dicari–cari oleh masyarakat, sehingga selalu menggunakan segala bentuk cara demi memasukkan anaknya ke sekolah favorit. Namun, dalam pelaksanaan zonasi, bukan tidak mungkin istilah siswa titipan, manipulasi akte kelahiran, dan kartu keluarga tidak terjadi lagi.

Ketua DPRD Kota Pangkalpinang Abang Hertza, mengakui secara teknis masih banyak kekurangan tiap pelaksanaan PPDB, namun pelaksanaan PPDB 2020 diklaim berjalan dengan lancar, sehingga segala kekurangannya dapat ditutupi pada PPDB 2021.

“DPRD belum mengetahui kekurangan teknis secara menyeluruh karena itu ada di Dinas Pendidikan sebagai OPD, yang pasti jangan mengekang aturan PPDB 2021. Saran kita, tolong jangan merugikan anak yang masuk sekolah, jangan merugikan masyarakat, serta tolong akomodir syarat–syarat sesuai aturan yang berlaku,” kata Abang Hertza kepada Lensabangkabelitung.com. di Pangkalpinang, Rabu, 19 Juni 2021.

Secara pribadi, dikatakannya masih ada pengistilahan like dan dislike pada sekolah tertentu, dan gelar siswa titipan. Untuk itu, ia meminta untuk mengubah cara pandang yang merugikan dimaksud.

“Ayo, kita transparan, setransparan mungkin, masyarakat memiliki hak yang sama, anak kita memerlukan perhatian yang sama, jangan sampai anak yang kurang mampu dideskreditkan,” ujar dia.

Lebih lanjut, ia menegaskan kepada pemerintah untuk melaksanakan PPDB 2021 memperhatikan asas keadilan dan tidak ada bentuk diskriminasi. Menurutnya, yang dimaksud dengan azas keadilan ialah OPD harus mengedepankan profesionalisme. Bila ke depannya, masih kekurangan kuota peserta didik ataupun lebih, dan menemukan kekurangan, pihaknya akan memanggil OPD teknis dan meminta klarifikasi.

Penulis: Mohammad Rahmadhani | Editor: Donny Fahrum

Related Articles

Leave a Reply

Back to top button