NEWS

Pengacara Warga Kenanga: Putusan Bebas, Momentum Aparat Penegak Hukum Bawa PT BAA ke Pengadilan

Lensabangkabelitung.com, Sungailiat – Pengadilan Tinggi Bangka Belitung telah memutus lepas enam warga Kenanga atas dugaan kriminalisasi yang mereka alami mulai di tingkat pengadilan pertama hingga gugurnya upaya kasasi JPU.

Namun di balik itu semua, ada beberapa persoalan di belakang terkait proses penegakan hukum dalam kasus ini. Terlebih terhadap terduga pelaku kejahatan lingkungan yang belakangan berupaya memberangus partisipasi publik dengan masuk ke ruang-ruang hukum.

Muh Nur Satyahaprabu, pengacara lingkungan hidup yang kerap berhadapan dengan beragam persoalan hukum di berbagai tingkat pengadilan di Indonesia yang tentu kenyang pengalaman akan hal itu angkat bicara.

Dalam wawancara khusus dengan Lensabangkabelitung.com, pria yang akrab disapa Muhnur ini mengatakan, problem penegakan hukum lingkungan itu salah satunya adalah pemahaman dan integritas para penegak hukum. Kenapa itu menjadi penting bagi siapapun aparat penegak hukum di penegakan hukum lingkungan?

Muhnur berdalih, karena di dalam hukum lingkungan ternyata ada itu pasal Anti SLAPP (Anti Strategic Lawsuit against Public Participation). Dan, kasus di Bangka ini sebetulnya kasus yang pertama kali terjadi di Indonesia.

“Nah, oleh karena gugurnya upaya kasasi JPU, seharusnya ini bisa menjadi yurisprudensi bagi semua pengadilan mulai dari pengadilan tingkat pertama hingga pengadilan Mahkamah Agung, agar merujuk Pasal 66 Anti SLAPP ini (UU 32 Th 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup -pen),” ujar dia, Kamis, 10 Juni 2021.

Bagi Muhnur, gugurnya upaya kasasi JPU itu, pilihan katanya menjadi sulit. Antara menghargai atau mengapresiasi. Akan tetapi, dia berharap tidak kasasi-nya JPU pada kasus PT BAA ini, bisa menjadi preseden baik bagi penegakan hukum ke depan.

“Putusan Pengadilan Tinggi Bangka Belitung ini sekaligus menjadi catatan bagi aparat penegak hukum dalam penegakan hukum lingkungan. Khususnya bagi pejuang-pejuang lingkungan hidup,” kata dia.

Mantan pengacara WALHI ini menjelaskan jika dilihat dari perspektif hukum acara, diawali pengadilan tingkat pertama di PN Sungailiat, pihaknya sudah menemukan banyak kejanggalan. “Pertama, mengenai tidak diberikannya SPDP sejak penyidikan. Kedua, tidak diberikannya terdakwa untuk mengajukan pembuktian. Dan ketiga, penambahan pasal tapi tidak disidik. Itu jelas sekali, dan ini PR bagi aparat penegak hukum,” ujarnya.

Pengacara yang juga tergabung ke dalam tim penasehat hukum warga Kenanga ini kemudian mengirim pesan penting. Pesan untuk aparat hukum di Bangka. “Rule Of Law harus dijunjung tinggi, hukum itu harus dijunjung tinggi, hukum tidak boleh dikalahkan oleh kekuasaan, ego, penyalahgunaan wewenang,” ujarnya.

Mehnur berpendapat, problem utamanya adalah penegakan hukum, akar masalah pada perusahaan pelaku kejahatan masih belum clear hingga saat ini. Dia berharap ada sinergisitas, kemudian sinergisitas itu yang menunjukkan integritas, bahwa korporasi seperti PT BAA ini juga bisa diproses secara hukum.

Dia mempertanyakan bagaimana caranya pelaku perusahaan beroperasi kemudian melanggar dan melakukan pencemaran lingkungan itu bisa diseret ke pengadilan. Menurut dia, ini momentum yang baik. Bahwa ini saatnya penyidik dan jaksa membawa PT BAA ke pengadilan.

Dia berharap agar perkara ini menjadi jelas, tidak ditutup-tutupi dengan kriminalisasi terhadap masyarakat pejuang lingkungan. “Ini kan seakan-akan kesalahan yang dilakukan PT BAA mau ditutup-tutupi dengan cara mengkriminalisasi warga. Dan itu kesan yang terjadi sekarang,” tuturnya.

Ihwal ada satu tersangka yang pidana pokok atau pidana awalnya ternyata bukan peristiwa pidana, hingga saat ini masih berstatus tersangka, dia beranggapan hal ini harus ada kesediaan penyidik untuk mengeluarkan SP3. “Jika tidak mengeluarkan SP3, maka haknya tersangka untuk mengajukan praperadilan. Dan itu bisa dilakukan,” ujar muhnur mengakhiri wawancara.

Penulis: Abdul Roni | Editor: Donny Fahrum

Related Articles

Leave a Reply

Back to top button