BANGKANEWS

Jalur Prestasi SMK Tidak Ditiadakan, Begini Penjelasan Kadisdik Babel

Lensabangkabelitung.com, Sungailiat – Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di Provinsi Bangka Belitung telah dimulai hari ini, Kamis, 10 Juni 2021. Meski mengalami banyak perubahan mulai dari SD hingga SMA/SMK.

Kebijakan baru ini sempat mengganggu pikiran para guru-guru SMK di Kabupaten Bangka pada pekan lalu. Hal ini ditengarai terkait issue dihapusnya Jalur Prestasi di SMK cukup tercerahkan.

Pasalnya, Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung atas arahan Kementerian Pendidikan dan kebudayaan merubah kebijakan mengenai hal tersebut. Perubahan itu mengacu kepada Permendikbud Nomor 1 tahun 2021, Pergub Nomor 22 tahun 2021, Juknis (petunjuk teknis) Nomor 420/051/I/DINDIK, SE (Surat Edaran) Medikbud Nomor 3 Tahun 2021.

Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Muhammad Soleh pada Rabu sore, 9 Juni 2021 kepada Lensabangkabelitung.com mengatakan, jalur prestasi di SMK tidak dihapus, namun kebijakan jalur prestasi tersebut digabung dengan jalur zonasi, berganti nama menjadi jalur Reguler.

Muhammad Soleh beralasan, jika hanya lewat jalur zonasi, ditakutkan siswa/wali akan beranggapan bahwa zonasi-nya dekat dengan sekolah tersebut. Padahal nilai siswa yang mendaftar juga ikut menentukan dalam seleksi itu berdasarkan kompetensi peserta didik.

Di dalam dokumen juknis yang dirilis oleh Dindik Babel, disebutkan penerimaan jalur afirmasi dan disabilitas paling sedikit 15 persen, sementara jalur mutasi 5 persen saja. Meski tetap harus memperhatikan test minat bakat calon peserta didik, jalur afirmasi dan reguler menerima peserta didik dari wilayah lain selama masih dalam wilayah kabupaten atau kota.

Muhammad Soleh memberi contoh, calon siswa se-Kabupaten Bangka bisa masuk SMKN 1 sungailiat dari kecamatan manapun dengan sistem jalur reguler, karena menggunakan sistem wilayah kabupaten/kota yang lebih luas. Hal ini sesuai dengan minat dan bakat yang ingin ditempuh calon siswa.

Beberapa pertimbangan seperti prestasi bidang akademis dan non akademis juga disamakan dengan jenjang jenjang SMA, namun peraturan ini juga memprioritaskan domisili terdekat sebanyak 10 persen daya tampung, namun dari luar wilayah juga 10 persen daya tampung.

Polemik kebijakan PPDB sendiri bergulir bukan soal pemerataan sekolah maupun menghapusan stigma sekolah favorit belaka. Beberapa kalangan menilai justru perubahan ini menimbulkan kesenjangan baru antara sekolah SMA dan SMK, terlebih siswa atau wali siswa yang kurang paham akan hal itu.

Lambannya sosialisasi tentang perubahan kebijakan ini pada akhirnya menimbulkan polemik di kalangan guru-guru SMK. Maka menjadi wajar mereka beranggapan kebijakan tersebut berdampak terhadap kegiatan perlombaan antar sekolah ke depan, di sisi lain mereka masih dituntut untuk mendongkrak prestasi sekolah baik akademis, maupun nonakademis.

Penulis: Abdul Roni | Editor: Donny Fahrum

Related Articles

Leave a Reply

Back to top button