Lensabangkabelitung.com, Pangkalpinang – Terindikasi PT Bumi Bangka Belitung Sejahtera (B3S) mengambil pungutan liar (pungli) Rp 13.000, dari penambang di laut Sampur. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Babel diminta mengklarifikasi kabar tersebut tadi, karena mitra mereka adalah rakyat penambang yang seharusnya diberi kemudahan. Managemen BUMD, dalam waktu dekat juga diminta melaporkan hasil kerjasama pola kemitraan dengan PT Timah Tbk yang telah berlangsung.
Ini disampaikan Wakil Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) Hendra Apollo di ruangannya kemarin, bahkan dia mengancam pihak BUMD harus mengklarifikasi hal tadi ke DPRD Babel dalam tempo 2 x 24 jam. “Kita akan surati dan kita minta BUMD dalam waktu 2 x 24 jam segera mengklarifikasi soal kabar fee yang diambil BUMD, atau kita laporkan ke pihak berwajib,” ancamnya.
Dia pun meminta BUMD melaporkan lisan maupun tulisan hasil kerjasama mereka dengan PT Timah Tbk, lewat pola kemitraan di IUP laut PT Timah Tbk yang telah berjalan. “Dewan punya hak untuk mengetahui sejauh mana pola kemitraan antar BUMD dengan PT Timah perkembangannya, keuntungannya juga seperti apa? Ada tidak memberi kontribusi ke pendapatan daerah?,” tanya Hendra.
Menurutnya, BUMD memang tidak menggunakan APBD dalam kerjasama pola kemitraan tadi. Akan tetapi ada kerjasama tadi karena peran Pemerintah Provinsi (Pemprov), artinya mereka di legislatif pantas tahu perkembangan kerjasama tadi. “Memangnya kalau engga pake dana APBD bebas dari pengawasan? Mereka ada dan bisa melakukan pola kemitraan peran pemerintah provinsi adalah faktor utama,” jawab Hendra.
Unsur pimpinan DPRD Babel dari partai Golkar ini, mengingatkan agar BUMD menjadikan rakyat penambang dengan Ponton Isap Produksi (PIP) mitra mereka sebagai penambang sebenenarnya. Sehingga mereka cukup, mendapatkan selisi dari transaksi hasil produksi bukan mengambil keuntungan. “Kita tidak mau di negeri kita ini mereka yang diberi kewenangan justru merampok,” tambah Hendra.
Penulis : Farizandy
(alp)
