NEWS

Kasus BAA Berlanjut, Pengacara Pejuang Lingkungan Bacakan Pledoi di PN Sungailiat

Lensabangkabelitung.com, Sungailiat – Tim kuasa hukum enam warga Kenanga dari Zaidan & Partner, Kamis, 18 Maret 2021 membacakan pembelaan atau pledoi atas dugaan krriminalisasi terhadap pejuang lingkungan 6 Ketua RT Kelurahan Kenanga atas dakwaan jaksa penuntut umum Kejari Sungailiat Bangka.

Disebutkan, para terdakwa, enam Ketua RT di Kelurahan Kenanga awalnya didakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana diatur dalam pasal 228 KUHP dan Pasal 263 KUHP oleh jaksa penuntut umum. Akan tetapi dalam tuntutan jaksa hanya pasal 228 KUHP saja yang dituntutkan kepada para terdakwa dalam persidangan di Pengadilan Negeri Sungailiat Bangka.

Zaidan mengatakan, bahwa dalam pembelaannya, tim kuasa hukum mengingatkan kepada penyidik, penuntut umum maupun majelis hakim bahwa pejuang lingkungan adalah orang yang secara ikhlas mewakafkan tenaga dan pikirannya untuk menjaga kelestarian lingkungan, sehingga mereka dilindungi oleh undang-undang lingkungan.

“Tidak boleh aparat penegak hukum melakukan kedzoliman terhadap para terdakwa karena mereka sejak tahun 2017 sampai detik ini masih mengabdi untuk kelestarian lingkungan. Pasal 65 dan pasal 66 undang-undang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (UUPPLH) secara tegas mengatur mengenai hak setiap warga negara untuk berpartisipasi dalam pemenuhan lingkungan hidup yang bersih dan sehat, serta perlindungan hukum bagi seseorang yang secara aktif berpartisipasi dalam isu-isu lingkungan tidak boleh dituntut baik secara Perdata maupun pidana. Kedua syarat itu ada dalam kasus ini sehingga Para terdakwa tidak boleh duduk di kursi terdakwa apalagi mendapatkan hukuman pidana,” kata Zaidan dalam keterangan tertulisnya kepada awak media, Kamis, 18 Maret 2021.

Zaidan juga menegaskan, ada dugaan bau konspirasi antara oknum penegak hukum dengan PT BAA dalam kasus dugaan kriminalisasi pejuang lingkungan itu. “Karena perjuangan para terdakwa ini sangat keras menolak bahkan meminta agar PT BAA ditutup karena sejak berdirinya perusahaan tersebut muncul bau tidak sedap yang hampir setiap hari mereka rasakan. Dugaan konspirasi ini diperkuat adanya fakta dari proses penyidikan ke proses penuntutan yang menurut kami tim kuasa hukum ada ganjalan yaitu penambahan pasal dalam pelimpahan penyidik ke penuntut umum. Munculnya pasal 263 KUHP dalam dakwaan menurut kami hanyalah alat legitimasi jaksa untuk membungkam suara kritis dan bernafsu memenjarakan para terdakwa yang terus konsisten menolak bau busuk di Kelurahan Kenanga,” ujar dia.

Padahal, kata Zaidan, dalam pemenuhan unsur pasal 263 KUHP penyidiik maupun jaksa penuntut umum sama sekali tidak pernah melakukan pemeriksaan saksi-saksi. “Para terdakwa jelas menjadi korban dari contoh penegakan hukum yang tidak fair (unfair trial process) untuk itu kami memohon kepada yang mulia majelis hakim sebagai sang pengadil dalam kasus ini mampu melihat dengan hati nurani dan pikiran jujur untuk membebaskan para terdakwa dari segala dakwaan,” ujarnya.

sementara itu, masih dalam rilis tersebut, Leny Septriani salah satu dari penasihat hukum enam Ketua RT, menambahkan bahwa proses hukum terhadap para terdakwa terkesan dipaksakan hal ini terlihat dari penerapan Pasal 228 KUHPidana tidaklah memenuhi unsur sebab jabatan yang dipersyaratkaan oleh Pasal 228 KUHP adalah jabatan publik, sedangkan Ketua RT bukan jabatan publik tetapi jabatan kemasyarakatan untuk membantu aparatur pemerintahan.

“Selanjutnya yang paling menyedihkan bahwa seharusnya para pejuang lingkungan mendapat reward dari Pemerintah bukan diajukukan sebagai terdakwa di sidang Pengadilan. Terhadap perlakukan bagi para terdakwa sebagai pejuang lingkungan hidup merupakan Pelanggaran HAM dan pelanggaran hukum sebagaimana keterangan Ahli Hukum Lingkungan Dr Mas Achmad Santosa. SH.,LLM yang ikut merumuskan UUPPLH dan Komisioner KOMNAS HAM RI Hairansyah karena itu para terdakwa harus segera dibebaskan. Dengan demikian Proses penyidikan dan penuntutan para terdakwa cacat hukum sehingga tindakan-tindakan penyidik dan penuntut umum harus dinyatakan tidak sah begitu juga dengan tindakan mengenai pembuktian sangkaan dan dakwaan. Motive penegak hukum dalam kasus ini merupakan lembaran buruk yang harus diakhiri oleh yang mulia majelis hakim,” tutur dia.

Penulis: Abdul Roni | Editor: Donny Fahrum

Related Articles

Leave a Reply

Back to top button