BANGKA SELATANNEWS

Bisa atau Tidak PT Timah Bermitra dengan Penambang TI Tungau Tergantung Ini

Lensabangkabelitung.com, Pangkalpinang – Penambang Tambang Inkonvensional (TI) jenis Tungau meminta persetujuan untuk bekerja dan beraktivitas di wilayah Izin Usaha Pertambangan IUP PT Timah Tbk di Perairan Sukadamai, Toboali, Kabupaten Bangka Selatan.

Usulan bermitra dengan perusahaan pelat merah tersebut disampaikan penambang TI Tungau saat menggelar audiensi dengan Gubernur Bangka Belitung Erzaldi Rosman dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkompinda) di Ruang Pasir Padi Kantor Gubernur, Senin, 29 Maret 2021.

Terkait dengan permintaan itu, Kepala Divisi Pengendalian dan Perencanaan Produksi PT Timah TBK Nurhadi mengatakan saat ini amdal PT Timah yang sudah disetujui adalah untuk Ponton Isap Produksi (PIP) yang jumlahnya mencapai 360 unit.

“PIP yang disetujui itu adalah PIP yang sudah memenuhi aspek teknis dan lingkungan hidup yaitu yang sudah mendapatkan rekomendasi teknis dari (Dirjen) minerba. Ada dua rekomendasi yang sudah diberikan adalah PIP Plat dan PIP ponton,” ujar Nurhadi yang mewakili PT Timah dalam audiensi dengan penambang TI Tungau.

PT Timah, kata Nurhadi, sepakat dengan gubernur terkait kreativitas masyarakat yang dinilai cukup kreatif dengan membangun kembali PIP meski diluar spek. Istilah TI Tungau di PT Timah, kata dia, disebutkan sebagai PIP mini karena istilah TI Tungau hanya untuk lokal Bangka saja.

“PIP mini ini kami harapkan mirip dengan yang sudah dieksekusi penambang di lapangan (TI Tungau). Jadi terkait dengan amdal tersebut maka kami historinya adalah melakukan perubahan atau revisi amdal untuk PIP exciting disebelumnya yakni sejumlah 360 unit,” ujar dia.

Nurhadi menuturkan, PIP yang disetujui tersebut awalnya terdistribusi ke masing-masing wilayah PIP. Kemudian ada revisi lagi sehingga terdistribusi per wilayah di kabupaten Bangka, Bangka Selatan dan Bangka Tengah.

“Apa yang sudah kami lakukan adalah menyampaikan surat kepada (Dirjen) minerba terkait dengan bagaimana kami mengakomodir keinginan masyarakat yang ingin menambang tetapi belum memenuhi aspek teknis dan lingkungan,” ujar dia.

Menurut Nurhadi, untuk aspek teknis harus dilengkapi rekomendasi atau kajian dari Biro Klasifikasi Indonesia (BKI) yang suratnya sudah disampaikan oleh PT Timah.

“Perlu diketahui bahwa PIP yang direkomendasi teknis saat itu harus ada kajian dari BKI. Sudah kami lakukan. Informasi yang kami terima sudah dilakukan kajian oleh Minerba. Mudah-mudahan dalam waktu yang tidak terlalu lama akan ada jawaban. Ini lho rekomendasi teknis yang bisa diberikan. Nanti dari minerba akan menyampaikan hasil dua kajian itu,” ujar dia.

Ditambahkan Nurhadi, selain soal rekomendasi dan hasil kajian, disisi lain terkait dengan amdal pihaknya juga harus mereview kembali karena PIP yang disetujui jumlahnya masih 360 unit.

“Kami mengajukan 2 ribu. Kami tidak tahu sejauh mana akan disetujui. Tapi untuk aspek lingkungan pasti ada kajian biota laut yang tadinya di Pemprov Babel. Namun sejak ada Undang-undang cipta kerja, kita menyampaikan suratnya ke kementerian lingkungan hidup. Nanti paralel, rekomendasi teknisnya baru kita ke amdalnya. Apa yang kami mohon dan penambang mohon diharapkan bisa disetujui dari kementerian. Gubernur dan jajaran juga mendukung percepatan perizinan yang kami mohon kepada dinas terkait,” ujar dia.

Penulis: Servio M | Editor: Donny Fahrum

Related Articles

Leave a Reply

Back to top button