NEWS

Keraguan Verifikasi CPI Terkait RKAB Smelter Timah, Ini Kata Sekjen KCMI

Lensabangkabelitung.com, Pangkalpinang – Adanya keraguan banyak pihak terkait hasil verifikasi Rencana Kerja Anggaran Biaya (RKAB) oleh pemegang sertifikasi Competent Person Indonesia (CPI) dalam industri pertimahan mulai diperbincangkan.

Terkait hal itu, Sekretaris Jenderal Komite Bersama IAGI-PERHAPI untuk Kode Komite Cadangan Mineral Indonesia (KCMI) dan Sistem Implementasi CPI, Arif Zardi Dahlius, mengatakan dalam pelaksanaannya seorang CPI dalam melakukan kegiatan Pelaporan Hasil Eksplorasi (PHE), penaksiran sumber daya dan cadangan minerba harus mengacu kepada Kode KCMI dan kode etik dimana CPI tersebut bernaung.

“Kalau dia anggota IAGI, tunduk dengan kode etik IAGI. Kalau anggota PERHAPI tunduk dengan kode etik PERHAPI. Seorang CPI kalau bertindak diluar koridor Kode KCMI dan Kode Etik Profesi, bisa diberikan tindakan indisipliner dan diberikan sangsi. Hal ini pernah terjadi,” ujar Arif kepada wartawan, Kamis malam, 18 Februari 2021.

Menurut Arif, tidak semua perusahaan seperti keraguan masyarakat tersebut. Beberapa perusahaan, kata dia, sudah mengikuti aturan Pemerintah dalam ini peraturan Menteri ESDM 1827 tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Kaidah Pertambangan yang Baik.

“Tapi dalam menyikapi pandangan dari masyarakat ini, sebaiknya memang harus ada pengecekan lagi oleh pusat dalam hal ini Direktorat Jendral Mineral dan Batubara terhadap RKAB yang telah dikeluarkan oleh Provinsi. Dan hal ini, menurut pandangan kami sejalan dengan amanah Undang-undang Nomor 3 tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara,” ujar dia.

Pola kerja system CPI dalam memverifikasi RKAB, kata Arif, KepMen ESDM nomor 1827 tahun 2018 menjelaskan tentang orang yang “Berkompeten”. Dijelaskan, yang dimaksud orang berkompeten adalah memiliki pengalaman paling kurang 5 tahun di bidang pelaporan hasil eksplorasi dan atau penaksiran sumberdaya dan atau penaksiran cadangan minerba: dan memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan bidang.

“Asosiasi IAGI dan PERHAPI secara periodik melakukan verifikasi untuk merekomendasikan anggotanya menjadi CPI. Setelah lulus dari verifikasi, IAGI dan PERHAPI meregistrasi anggotanya tersebut menjadi CPI. Dan registrasinya dalam bentuk sertifikat. Hingga saat ini, baru asosiasai IAGI dan PERHAPI yang mengeluarkan sertificat CPI,” ujar dia.

Arif menuturkan seorang CPI dalam mebuat laporan wajib mengacu kode KCMI di mana ada penjelasan untuk melaporkan kegiatan eksplorasi terkait apa yang harus dilakukan dan juga untuk melaporkan penaksiran sumberdaya dan cadangan minerba.

“Dalam kegiatannya, seorang CPI juga wajib mengacu 3 asas utama dalam membuat laporan yaitu materiality yakni semua data yang relevan harus disajikan atau dilaporkan dan tidak boleh disembunyikan. Kedua, tranparency di mana penyajian data dan informasi yang jelas dan tidak ambigu. Dan ketiga, competency, yakni berdasarkan pekerjaan yang dilakukan oleh CPI,” ujar dia.

Dalam penyusunan RKAB, Arif mengatakan pemerintah mensyaratkan untuk laporan eksplorasi, penaksiran sumberdaya dan cadangan harus dilakukan oleh orang yang berkompeten.

“Apa maksudnya? Statemen sumberdaya dan cadangan ini dapat dipertanggungjawabkan, dapat dipercaya karena dikerjakan oleh tenaga yang berkompeten dan mengacu pada Kode KCMI yang sudah diakui internasional dan juga SNI,” ujar dia.

Dengan laporan sumberdaya dan cadangan oleh pihak yang berkompeten, kata Arif, diharapkan pemerintah juga memiliki neraca sumberdaya dan cadangan minerba (inventory) yang akurat agar kedepannya bisa menjadi landasaan kebijakan minerba.

“Kode KCMI memberikan sistem klasifikasi tonase dan kadar yang wajib diacu berdasarkan tingkat keyakinan geologi dan pertimbangan teknis penambangan dan ekonomi. Seseorang telah kami rekomendasikan sebagai CPI dengan persyaratan yang ketat melalui verifikasi seperti yang telah dijelaskan diatas. Dengan dasar inilah, kami percaya sekali apabila seorang CPI membuat laporan sesuai dengan acuan kode KCMI dan memperhatikan kode etik profesi, laporannya bisa dipertanggungjawabkan,” ujar dia.

Disampaikan Arif, Kode KCMI sendiri secara umum adalah standard minimum pelaporan di Indonesia tentang hasil eksplorasi, sumberdaya dan cadangan mineral (minerba).

“Apabila seorang CPI melakukan pelaporan di luar kewenangannya atau tidak mengacu Kode KCMI dan bertindak di luar Kode Etik Profesi, ada instrumen untuk melakukan aduan dan tindakan indisipliner. Baik IAGI mapupun PERHAPI, mempunyai Komite Etik Profesi,” ujar dia.

Arif menambahkan aduan tertulis tentang pelanggaran yang diduga dilakukan oleh seorang CPI yang dikirim ke IAGI atau PERHAPI akan ditindaklanjuti dengan membentuk Komite Investigasi. IAGI dan PERHAPI ada mekanisme untuk delik aduan ini.

“Pernah ada kasus, di mana Komite Etika dan Komite investigasi melakukan investigasi dugaan adanya pelanggaran yang dilakukan seorang CPI dan diberikan sanksi. Sanksi yang diberikan bisa yang paling ringan, misal selama periode tertentu seoarang CPI tdk boleh membuat laporan dan dilakukan pembinaan atau paling berat, yaitu mencabut lisensi CPI nya sebagai bentuk tanggung jawab dan tranparansi hasil pekerjaan CPI, CPI yqng bersangkutan siap apabila pekerjaan yang sudah dia lakukan diperiksa oleh pihak lain. Ini salah satu wujud dari tanggungjawab seorang CPI,” ujar dia.

Penulis: Servio M | Editor: Donny Fahrum

Related Articles

Leave a Reply

Back to top button