LENSA KRIMINALNEWS

Over Kredit Kendaraan Tanpa Izin Finance, Dicky Divonis Delapan Bulan

Lensabangkabelitung.com, Pangkalpinang – Dicky, 23 tahun, harus merasakan dinginnya ubin sel, setelah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalpinang menjatuhkan vonis delapan bulan penjara.

Kepala Seksi Tindak Pidana Umum (Kasi Pidum) Kejaksaan Negeri Pangkalpinang, Abdul Aziz didampingi Jaksa Penuntut Umum perkara tersebut: Tommy, mengatakan jaksa telah melakukan eksekusi terhadap Dicky ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II Pangkalpinang pada pekan lalu.

Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana mengalihkan benda yang menjadi objek jaminan fidusia (over kredit) tanpa pesetujuan tertulis dari penerima fidusia (finance).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 36 UU RI Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

“Terdakwa diputuskan dengan pidana penjara selama delapan bulan dan membayar denda tiga juta rupiah dengan subsider satu bulan,” tegas Abdul Aziz.

Seperti diketahui, terdakwa dinyatakan bersalah karena melakukan tindak pidana mengalihkan benda yang menjadi objek jaminan fidusia (over kridit) tanpa pesetujuan tertulis dari penerima fidusia (finance).

Perbuatan ini dilakukan terdakwa berawal dari terdakwa membeli sebuah mobil Honda Brio warna putih dengan nomor polis BN 1442 PG dengan mengajukan kredit ke pihak PT. JACCS Mitra Pinastika Mustika Finance Pangkalpinang. Setelah persyaratan pengajuan kredit disetujui, terdakwa sebagai debitur mendapat mendapat fasilitas kredit dengan uang DP 20 persen sebesar Rp 46.850.000 dari nilai kendaraan Rp 187.400.000, dengan jangka waktu pembiayaan selama 60 bulan dan angsuran per bulan sebesar Rp 3.772.000, dimulai angsuran pada tanggal 25 Juni 2018 sampai dengan tanggal 25 Juni 2023.

Berdasarkan keterangan Ahli Iwan Supriadi selaku Kepala Subdirektorat Jaminan Fidusia, Direktorat Perdata, Direktorat Jenderal Jenderal Administrasi Hukum Umum, bahwa debitur atau pemberi fidusia yang mengalihkan objek jaminan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur pada Pasal 23 ayat (2) UU RI Nomor 42 tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, tertuang ketentuan pemberi fidusia (debitur) dilarang mengalihkan, atau menyewakan kepada pihak lain benda yang menjadi objek jaminan kecuali ada pesetujuan dari penerima fidusia (finance).

Setelah terdakwa melakukan pembayaran kredit terhadap 1 unit mobil selama 14 kali, terdakwa tanpa ada izin terlebih dahulu dari pihak lessing PT JACCS MPM Finance Pangkalpinang telah memindahtangankan mobil tersebut kepada Saksi Rionaldo Frendi Tan alias Rio, dengan membayar uang kepada terdakwa sebesar Rp 5.000.000, yang kemudian selanjutnya saksi Rionaldo Frendi memindahtangankan mobil tersebut kepada Rosidi alias Ebe Rp 10.000.000 dan selanjutnya saksi Rosidi Anew melakukan pembayaran selama 2 bulan, karena ketidaksanggupan saksi Rosidi alias Anew untuk melakukan pembayaran angsuran berikutnya.

Lalu, saksi Rosidi alias Anew menyerahkan mobil tersebut kepada saksi Jahadir alias Rusli dan sekitar bulan Desember 2019, saksi Jahadir memindahtangankan mobil tersebut kepada Dedi Jumadi sebesar Rp 20.000.000, dan hingga saat ini Dedi Mulyadi tidak melakukan pembayaran kepada pihak leasing PT JACCS MPM Finance.

Branch Manager PT JACCS Mitra Pinastika Mustika Finance Indonesia, Anthony Gultom mengimbau kepada masyarakat agar tak mudah tergiur dan selalu berhati-hati jika ada orang yang menawarkan untuk mengalihkan benda atau kendaraan yang menjadi obyek jaminan fidusia tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari pihak perusahaan finance.

“Jangan mengalihkan atau menggadaikan benda yang menjadi obyek jaminan fidusia tanpa persetujuan resmi dari perusahaan. Hal-hal seperti itu, perusahaan kami siap untuk melaporkan kepada pihak yang berwajib,” katanya saat dihubungi, Senin sore, 25 Januari 2021.

Red

Related Articles

Leave a Reply

Back to top button