Cheap MLB Jerseys PayPal
Menjemput Keadilan Agraria | Lensa Bangka Belitung
ARTIKELOPINI

Menjemput Keadilan Agraria

Usep Setiawan (Tenaga Ahli Utama – Kantor Staf Presiden)

PEMULIHAN ekonomi nasional akibat pandemi Covid-19 kini menemukan momentum barunya. Presiden Jokowi bertemu dan berdialog dengan aktivis gerakan reforma agraria di Istana Merdeka Jakarta pada 23 November dan 3 Desember tahun lalu untuk mendiskusikan penyelesaian konflik agraria dan pelaksanaan reforma agraria di Indonesia.

Kritik dan masukan yang disampaikan langsung para aktivis gerakan reforma agraria tersebut membuahkan arahan Presiden untuk melakukan percepatan penyelesaian konflik agraria, redistribusi tanah bagi rakyat, penetapan hutan adat, dan ijin perhutanan sosial, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat berbasis reforma agraria dan perhutanan sosial di berbagai daerah.

Presiden meminta pimpinan organisasi masyarakat sipil (CSO) yang hadir –Konsorsium Pembaruan Agraria, Serikat Petani Indonesia, Badan Registrasi Wilayah Adat, dan Gerakan Masyarakat Perhutanan Sosial Indonesia– menyampaikan usulan berupa kasus-kasus atau lokasi-lokasi untuk penyelesaian konflik agraria dan reforma agraria. Presiden memerintahkan Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) serta Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) untuk menyelesaikan 50% dari usulan tersebut di tahun 2021.

Tindak Lanjut
Kepala Staf Kepresidenan pada 23 Desember 2020 dan 8 Januari 2021 mengadakan rapat koordinasi lintas kementerian dan lembaga dengan pimpinan CSO membahas rencana aksi bersama menindaklanjuti pertemuan Presiden dengan aktivis tersebut. Terdapat lima agenda tindak lanjut dari rapat tersebut yang penting untuk diketahui publik secara luas.

Pertama, akan segera dibentuk tim kerja bersama lintas kementerian dan lembaga plus CSO yang dipimpin Kepala Staf Kepresidenan bersama Menteri ATR dan Menteri LHK. Tim ini beranggotakan pejabat eselon satu setingkat direktur jenderal atau deputi dari 14 kementerian dan lembaga serta pimpinan CSO. Tim akan bekerja bersama selama satu tahun untuk melakukan percepatan penyelesaian konflik agraria dan reforma agraria di lokasi-lokasi yang diusulkan CSO.

Kedua, segera disusun rencana aksi bersama jangka pendek, jangka menegah dan jangka panjang untuk percepatan proses penyelesaian konflik agraria dan reforma agraria. Rencana aksi ini disusun berdasarkan potensi dan sumberdaya yang ada di seluruh kementerian dan lembaga ini merujuk program dan kekuatan lain di pemerintahan dan dukungan yang ada di CSO di dalam tim. Target penyelesaiannya berdasarkan kriteria yang paling mudah, sedang dan berat.

Ketiga, sektor utama yang disasar dalam penyelesaian konflik agraria ini adalah perusahaan perkebunan dan kehutanan milik negara sebagai sektor penyumbang terbanyak dari konflik agraria selama ini. Untuk itu, Kementerian BUMN dan pimpinan PTPN (perkebunan) dan Perhutani (kehutanan) menjadi bagian dari tim kerja bersama.

Keempat, akan dibuat surat Kepala Staf Kepresidenan kepada kementerian dan lembaga serta pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, khususnya kepolisian. Hal ini dimaksudkan untuk mencegah konflik agraria baru dan penghentian proses hukum terhadap warga masyarakat yang menjadi subyek reforma agraria dan perhutanan sosial yang bisa menyebabkan kriminalisasi.

Kelima, rencana aksi dikoordinasikan Kantor Staf Presiden dengan melibatkan Kemenko Perekonomian untuk reforma agraria dan Kemenko Maritim dan Investasi bagi perhutanan sosial. Hal ini, mengikuti alur koordinasi kabinet yang menempatkan Kementerian ATR/BPN di bawah koordinasi Kemenko Ekonomi, dan Kementerian LHK di bawah koordinasi Kemenko Marinves.

Secara teknis, tim kerja ini melaksanakan lima kegiatan utama, yakni: penanganan dan penyelesaian konfik agraria di dalam dan di luar kawasan hutan; identifikasi dan verifikasi tanah objek dan subjek reforma agraria sebagai lokasi prioritas; identifikasi dan verifikasi hutan adat untuk percepatan penetapannya; Identifikasi dan verifikasi atas perhutanan sosial; serta pemberdayaan ekonomi masyarakat berbasis reforma agraria dan perhutanan sosial.

Target Maksimum
Mesin yang akan bekerja mengoperasionalkan kelima kegiatan utama tersebut adalah Gugus Tugas Reforma Agraria Pusat yang sudah direvitalisasi dengan melibatkan sekitar 14 kementerian dan lembaga, plus CSO yang sudah berproses bersama Presiden dan para menteri terkait. Pejabat eselon satu dan tim di seluruh kementerian dan lembaga bertanggung jawab pada tingkat teknis operasional dalam tahap identifikasi dan verifikasi atas setiap usulan CSO. Menteri dan kepala lembaga bertanggung jawab atas validasi atau pengesahan setiap hasil verifikasi yang dilakukan jajaran di bawahnya.

Hasil validasi Menteri ATR dan Menteri LHK ini yang dibawa ke dalam rapat koordinasi untuk mensosialisasikan dan mengkonsultasikannya kepada seluruh anggota tim kerja, terutama CSO. Hasil rapat inilah yang dilaporkan ke Presiden setiap tiga bulan untuk mendapat perhatian dan arahan lebih lanjut.

Jika melihat momentum, kesepahaman bersama antara pemerintah pusat dan pimpinan organisasi masyarakat sipil di tingkat nasional menjadi kesempatan emas untuk mempercepat dan membenahi pelaksanaan reforma agraria. Karenanya, target maksimum dari kerja bersama pemerintah dan CSO ini, bukanlah pada terlaksananya reforma agraria menyeluruh dan tuntas, melainkan untuk menyediakan mekanisme kerja bersama pemerintah dengan masyarakat sipil.

Percepatan pelaksanaan reforma agraria di lokasi yang diusulkan CSO ini menjadi indikator capaian penting di tahun 2021. Hal ini, sekaligus menjadi upaya menjemput keadilan agraria melalui pemulihan ekonomi nasional pasca pandemi Covid-19 karena pengangguran dan kemiskinan di desa diatasi melalui penyediaan tanah dan berbagai akses produktif lainnya. (*)

Related Articles

Leave a Reply


Back to top button