ARTIKELOPINI

Politik Uang di Pilkada, Semaian Benih untuk Praktik Korupsi

Oleh: Ari Surida Mahasiswa Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta

PERJALANAN yang cukup panjang hingga pada akhirnya Indonesia sebagai negara bangsa bisa menyelenggarakan Pemilihan Kepala Daerah secara langsung. Pada hakekatnya, pilkada langsung merupakan wujud dan bentuk dari kedaulatan rakyat yang menjadi inti dari demokrasi.

Jika kita kembali menilik sejarah pasca kejatuhan rezim otoritarian, salah satu regulasi yang menunjang adanya pilkada secara langsung pada saat ini adalah UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam regulasi tersebut mengamanatkan bahwa daerah diberi otonomi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan masyarkat diberi hak untuk menentukan pemimpin daerah lewat pemilihan tidak langsung melalui perwakilannya di lembaga DPRD.

Dalam hal ini Dewan Perwakilan Rakyat Daerah memiliki kekuasaan penuh yang sangat menentukkan bagi masa depan demokrasi dan pembangunan daerah, akan tetapi di dalam dinamika yang terjadi kekuasan besar yang disandang oleh DPRD telah menimbulkan problem mendasar dan krusial pada penyelenggaraan pemerintahan daerah, salah satunya adalah penguasaan sumber daya politik oleh segelintir elit.

Problem ini merupakan salah satu hal yang menjadi dasar yang dimana pada akhirnya pemerintah merevisi UU No. 22 tahun 1999 yang kemudian digantikan dengan UU No. 32 tahun 2004. Dalam revisi tersebut salah satu hal yang menjadi sorotan pasang mata publik adalah kewenangan untuk menentukan kepala daerah yang sebelumnya melalui perwakilan rakyat daerah yaitu demokrasi tidak langsung beralih ke rakyat yaitu demokrasi langsung (one man, one vote).

Pemilihan kepala daerah langsung (Pilkada) di Indonesia, pertama kali dilaksanakan pada tahun 2005, sejatinya Pilkada langsung membawa harapan besar bagi daerah-daerah yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia untuk terus berjalan ke arah kemajuan, pilkada langsung tentunya juga memiliki harapan besar agar masyarakat bisa memilih dan menemukan calon-calon pemimpin daerah yang berkualitas, responsif dan berintegritas. Sehingga dalam hal ini, setiap calon pemimpin daerah secara implisit dituntut untuk memiliki track record yang baik di ranah publik. Dalam Pilkada langsung setiap masyarakat berdaulat atas dirinya untuk menentukan pilihannya di bilik suara.

Namun, dalam perjalanannya pilkada langsung juga masih memunculkan berbagai problematika, salah satu diantaranya adalah praktik politik uang atau money politik yang masif. Istilah politik uang digunakan untuk menggambarkan praktik yang merujuk pada distribusi uang (uang tunai dan terkadang dalam bentuk barang) dari kandidat kepada pemilih di saat pemilu untuk mempengaruhi suara si pemilih.

Hasil survei yang dilakukan oleh National Democracies Institue Affairs terhadap 22 negara berkembang di Afrika dan Asia menemukan hasil bahwa praktik politik uang efektif di kantong-kantong kemisikinan. Sehingga hasil survey ini juga menjadikan catatan bagi bangsa Indonesia tentang eksistensi praktik politik uang yang semakin masif.

Praktik politik uang dalam pilkada langsung bukan menjadi sebuah rahasia umum lagi, praktik ini seakan-akan menjadi kebudayaan ketika pemilihan umum akan dilaksanakan, praktik politik uang ini pun terkadang menjadi salah satu strategi utama untuk memenangkan calon kepala daerah, salah satunya adalah dengan taktik yang dikenal dengan istilah serangan fajar.

Dalam konteks ini Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD pada saat momen Webinar bertajuk “Pilkada dan Konsolidasi Demokrasi Lokal” pada bulan September lalu menyampaikan bahwa praktik politik uang tidak akan bisa dihindari baik dalam pilkada secara langsung maupun tidak langsung.

Menurut Mahfud yang membedakan keduanya hanya metode penyaluran uangnya saja, jika dalam pilkada langsung praktik politik uang akan dilakukan sistem eceran, sedangkan, dalam pilkada tidak langsung, praktiknya sistem borongan.

Pernyataan ini semakin meneguhkan argumen penulis bahwa praktik politik uang dalam pilkada yang sampai saat ini masih dilakukan oleh para calon kepala daerah dalam pilkada langsung memberikan hasil yang sangat signifikan untuk kemenangan para calon. Sehingga dalam hal ini, kadaulatan rakyat atas hak pilihnya untuk memilih kepala daerah yang sesuai keinginan hati nuraninya masih menjadi suatu pertanyaan besar.

Kemudian, pertanyaan yang paling mendasar adalah apakah pilkada serentak yang sebentar lagi akan dilaksanakan yaitu pada tanggal 9 Desember akan sarat dengan praktik politik uang, dan apakah praktik politik uang ini akan mempengaruhi kedaulatan setiap masyarakat atas hak pilihnya dalam memilih, apalagi dengan kondisi ekonomi yang saat ini sedang diporak-porandakan oleh pandemi yang tak kunjung usai.

Dalam kondisi demikian, penulis berargumentasi bahwa tak dapat dipungkiri praktik politik uang pasti terjadi dan bahkan semakin masif terjadi di tengah pesta demokrasi yang saat ini sedang dinikmati. Akan tetapi yang perlu diingat bahwa praktik politik uang yang diterapkan pastinya memberikan dampak terhadap biaya politik yang mahal dalam pilkada, sehingga praktik politik uang ini juga merupakan benih dari permasalahan-permasalahan yang nantinya akan muncul ketika calon kepala daerah tersebut terpilih nantinya, salah satunya adalah benih praktik korupsi. (*)

Related Articles

Leave a Reply

Back to top button