BELITUNGNEWS

Dinas Lingkungan Hidup Belitung yang Berikan Rekomendasi Pembangunan SPBE Juru Seberang

Lensabangkabelitung.com, Belitung – Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Belitung sudah mengeluarkan rekomendasi UKL-UPL (Upaya Pengelolaan Lingkungan – Upaya Pemantauan Lingkungan) kepada PT Bukit Intan Sejahtera (BIS) untuk Pembangunan Stasiun Pengisian Bulk Elpiji (SPBE) di Desa Juru Seberang Kabupaten Belitung.

Kepala Bidang Tata Lingkungan, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Belitung Mardi Simolik menyebutkan pengeluaran rekomendasi UKL-UPL ini langkah awal untuk suatu kegiatan usaha mendapatkan izin lingkungan.

“Sudah rekomendasi dari kita selanjutnya untuk izin lingkungan dikeluarkan dengan sistem OSS (Online Single Submission—red) satu pintu,” kata Mardi kepada Lensabangkabelitung.com, Selasa, 15 Desember 2020.

Rekomendasi UKL-UPL, kata Mardi, dikeluarkan terhadap perusahaan SPBE tersebut karena pihaknya sudah mengantongi rekomendasi tata ruang dari Dinas Pekerjaan Umum.

“Rekomendasi PU bahwa lokasi yang dusulkan mereka masuk dalam kawasan CBD (Central Business District) dan kegiatan SPBE,” jelasnya.

Dia tak menampik soal lahan yang bakal dibangun SPBE tersebut memang berada di sekitar wilayah hutan lindung. Namun pihaknya juga sudah mengantongi surat dari Dinas Kehutanan Provinsi yang menyatakan bahwa lahan yang diajukan di luar kawasan hutan lindung.

“Kebetulan langsung ditandatangangani kepala dinas kehutanan. Jadi surat tata ruang dan bebas kawasan hutan dasar saat itu kita keluarkan rekomendasi,” sambung Mardi.

Sebelumnya Pembangunan SPBE di Desa Juru Seberang Kabupaten Belitung menimbukan polemik dikarenakan dibangun diatas kawasan hutan lindung. Ketua Hutan Kemasyarakatan (HKM) Seberang Bersatu Marwandi membenarkan jika lokasi lahan yang akan dibangun SPBE tersebut merupakan hutan mangrove yang berada dalam kawasan hutan lindung pantai.

“Lokasinya bersebelahan dengan HKM Seberang Bersatu. Itu masuk kawasan mangrove,” ujar dia.

Marwandi menuturkan sepengetahuan pihaknya belum ada pelepasan kawasan hutan mangrove tersebut untuk pembangunan SPBE.
“(Diduga) ada jual beli hutan mangrove. Soal itu (Pelepasan Kawasan) belum bang,” ujar dia.

Atas polemik ini, Direktur Jenderal Penegakan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Dirjen Gakkum KLHK) Rasio Ridho Sani akan menurunkan tim, untuk melakukan pemeriksaan.

“Gakkum akan turunkan tim dari Jakarta,” ujar Rasio Ridho Sani, Senin, 14 Desember 2020.

Rasio mengatakan, kewenangan penerbitan izin area hutan lindung berada di pemerintah daerah.

“Kenapa diizinkan pembangunan di kawasan itu. Kalau tidak ada izin, itu pidana,” ujar dia.

Kemudian, lanjut Rasio Ridho, kalau pun ada penerbitan izin lingkungan, sudah dipastikan itu tidak sesuai dengan tata ruang. “Izin lingkungan tidak boleh diberikan,” tuturnya.

Penulis: Rizky Sadewa | Editor: Donny Fahrum

Related Articles

Leave a Reply

Back to top button