NEWSPANGKALPINANG

Lokalisasi Parit Enam Luput dari Razia, Rio: Pemkot Harus Tegas Soal Perda

Lensabangkabelitung.com, Pangkalpinang – Menjadi lokasi kegiatan program pemerintah melalui pemeriksaan HIV/AIDS yang dihadiri oleh Wakil Wali Kota Pangkalpinang Mohammad Sopian beberapa waktu lalu, nyatanya membukakan mata publik. Bahwa sesungguhnya kegiatan prostitusi, berjalan di lokalisasi Parit Enam. Lokalisasi yang dibangun di eks area tambang itu, terkesan dilegalkan. Situasi yang kontras terasa dengan lokalisasi Teluk Bayur yang sebelumnya dirazia besar-besaran.

Pada kegiatan pemeriksaan HIV/AIDS yang dilaksakan oleh Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) di Parit Enam itu, diketahui ada 40 pekerja seks komersial yang menjajakan tubuhnya kepada para pencari nikmat cinta sesaat. Sampel pemeriksaan HIV/AIDS diambil dari tubuh para PSK itu.

Atas fakta adanya 40 PSK yang beroperasi di lokalisasi Parit Enam ini, Wakil Ketua Komisi II DPRD Kota Pangkalpinang Rio Setiady, meminta Pemerintah Kota untuk tegas dalam menegakkan Peraturan Daerah (Perda). Sehingga kesan main mata atau tebang pilih tak terjadi.

“Kita sudah punya Perda tentang itu kok,” kata Rio Setiady, Minggu, 15 November 2020. Perda yang dimaksudkannya adalah Perda Kota Pangkalpinang Nomor 2 tahun 2018 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Prostitusi dan Perbuatan Asusila.

Bahkan, lanjut Rio, ada Perda lainnya yang juga dilanggar dengan beroperasinya lokalisasi Parit Enam itu. Yakni, Perda Kota Pangkalpinang Nomor 7 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.

Selama ini, menurut Rio, lokalisasi mengakali dengan pengajuan perizinan sebagai tempat hiburan. “Di Perda kita sudah jelas, tidak boleh ada aktivitas prostitusi legal maupun ilegal. Itu harus jadi acuan,” tegas politisi Partai Keadilan Sejahtera itu.

Rio pun meminta kepada Pemerintah Kota Pangkalpinang dalam menegakkan Perda harus sungguh-sungguh. Jangan sampai terjadi ketika menertibkan satu lokalisasi yang diekspos besar-besaran, seolah-olah sudah memberantas semua. Padahal masih ada lokasi sejenis yang tak tersentuh penertiban.

Dalam penertiban satu lokalisasi, Rio menyarankan agar tak secara langsung ditutup, agar tidak menjadi masalah baru, dengan penghuninya yang malah menjadi tak terkontrol.

“Jangan radikal langsung menutup. Tidak boleh. Harus bertahap, ada waktu. Misalnya dari jumlah sekian, bulan depan atau tahun depannya harus berkurang. Secara bertahap harus selalu berkurang jumlah penghuninya itu sampai benar-benar bersih,” ujar dia.

Donny Fahrum

Related Articles

Leave a Reply

Back to top button