LENSA POLITIKNEWS

Jatah Harianto Gantikan Algafry? Golkar Babel: PAW Masih Proses Administrasi

Lensabangkabelitung.com, Pangkalpinang – Proses Pergantian Antar Waktu (PAW) Algafry Rahman di DPRD Bangka Belitung saat ini masih dalam proses administrasi. Algafry yang merupakan politisi Partai Golkar itu mundur sebagai anggota DPRD karena maju dalam Pilkada Bangka Tengah.

Dalam rekapitulasi suara yang dikutip di laman KPU Bangka Belitung, Algafry Rahman adalah peraih suara terbanyak Pemilu Legislatif daerah pemilihan Bangka Tengah dengan 7274 suara. Lalu, diikuti suara terbanyak kedua oleh Harianto dengan 6036 suara. Ini berarti hampir pasti Harianto akan menggantikan Algafry di DPRD Bangka Belitung.

Adik kandung Gubernur Bangka Belitung Erzaldi Rosman yakni Erlansyah Roskar cuma duduk di posisi ketiga dengan 2541 suara. Cukup jauh selisih suara dari Harianto. Lalu di peringkat empat ada Arnarita dengan 364 suara dan Zuniar di peringkat kelima dengan raihan 280 suara.

Sekretaris DPD I Golkar Bangka Belitung Eddy Iskandar mengatakan proses PAW bagi anggota DPRD dari Golkar yang maju di pilkada sama dengan partai lain.

“Semuanya sedang diproses. Kami lihat di DPRD juga belum ada yang di PAW. Berproses sama dengan yang lain. Dari DPRD biasanya serentak ke Gubernur untuk PAW. Kemungkinan pelantikan juga serentak,” ujar Eddy kepada Lensabangkabelitung.com, Senin, 16 November 2020.

Eddy menuturkan surat pemberhentian Algafry sebagai anggota DPRD Bangka Belitung dari Kementerian Dalam Negeri baru diterima beberapa hari lalu. Setelah itu, kata dia, pihaknya akan menyampaikan usulan nama pengganti kepada DPP Golkar.

“Sesuai dengan surat dari DPRD provinsi ada peran DPP untuk penetapan nama pengganti. DPD hanya penyampaian saja sifatnya. Kalau peringkat dan nama yang akan menggantikan Algafry, silahkan ke KPU yang punya data resmi,” ujar dia.

Eddy menambahkan jika sudah ada nama yang ditetapkan, maka pengganti akan menerima pembekalan sebelum duduk di DPRD dan sama dengan anggota lain.

“Ada pembekalan karena mereka yang duduk nanti sebagai perpanjangan tangan partai. Pembekalan bisa dari DPP atau DPP yang delegasikan ke DPD tingkat satu. Siapapun yang ditetapkan, maka sesuai dengan aturan yang berlaku di organisasi Golkar, mereka wajib menjalankan apa yang menjadi tugas partai di parlemen,” ujar dia.

Penulis: Servio M | Editor: Donny Fahrum

Related Articles

Leave a Reply

Back to top button