NEWSPANGKALPINANG

IPC Pangkalbalam: KM Salvia Hindari Bayar Jasa yang Jadi Hak Negara

Lensabangkabelitung.com, Pangkalpinang – Indonesia Port Corporation (IPC) atau PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Pangkalbalam menyoroti sikap manajemen perusahaan pelayaran KM Salvia yang menolak membayar jasa pelayaran pasca gagal keluar alur Pelabuhan Pangkalbalam.

GM IPC Pangkalbalam Nofal Hayim mengatakan persoalan itu dipicu soal gagalnya KM Salvia berangkat setelah ada gangguan-gangguan di alur Pelabuhan Pangkalbalam akibat ada kapal yang kandas.

“Namun seolah-olah kita yang menghalangi. Padahal faktanya seperti itu. Perlu diketahui bahwa agen pelayaran KM Salvia sendiri sudah mengajukan penggunaan jasa pandu, tunda, tambat dan air kapal yang sudah masuk sistem Inaportnet. Namun mereka ketika dikonfirmasi menolak padahal di sistem sudah terkunci,” ujar Nofal kepada wartawan, Selasa Malam, 6 Oktober 2020.

Keberangkatan KM Salvia, kata Nofal, hanya berbekal surat izin pelayaran manual yang dikeluarkan Kantor Kesahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Pangkalbalam.

“Dengan sudah mengajukan jasa pelayaran yang sudah terkunci di sistem, seharusnya pihak KM Salvia membayar tarif jasa pelayaran itu. Jangan seolah-olah perusahaan daerah atau sudah lama beroperasi bersikap semaunya,” ujar dia.

Menurut Nofal, ketentuan membayar tarif jasa pelayaran bukan kemauan dari pihak IPC Pangkalbalam. Namun hal itu, kata dia, sudah diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan.

“Kewajiban membayar jasa pandu diatur oleh Permenhub dimana kapal dengan berat 500 Gross Ton atau di atasnya wajib menggunakan jasa pandu. Sedangkan untuk kewajiban penggunaan jasa tunda, adalah kapal dengan panjang 70 meter atau di atasnya. KM Salvia jelas beratnya di atas 500 GT. Sistem sudah terkunci jadi harus dipenuhi,” ujar dia.

Nofal menambahkan jika sudah mengajukan penggunaan jasa pelayaran di Inaportnet, otomatis ada hak negara yang harus dipenuhi berupa Pajak Negara Bukan Pajak (PNBP).

“Kita mau aturan main ini ditegakkan. Bukannya maunya kita atau mengatur kita. Ada aturannya. Apalagi ada beberapa perusahaan agen pelayaran bandel yang menolak menggunakan jasa pandu dengan alasan nahkoda mereka sudah ahli dan menguasai pelabuhan. Bisa saja seperti itu asal nahkoda menunjukkan sertifikat keahlian,” ujar dia.

Saat berita ini ditulis, masih diupayakan konfirmasi kepada perusahaan pelayaran pemilik KM Salvia.

Penulis: Servio M | Editor: Donny Fahrum

Related Articles

Leave a Reply

Back to top button