NEWS

Ekspor Timah Stok 2018, RKAB 3 Perusahaan Tidak Diverifikasi Competent Person

Lensabangkabelitung.com, Pangkalpinang – Sebanyak tiga perusahaan peleburan (Smelter) timah di Bangka Belitung telah melakukan ekspor timah stok 2018 setelah mendapat persetujuan Rencana Kerja Anggaran Biaya (RKAB) dari Pemprov Bangka Belitung melalui Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral beberapa waktu lalu.

Diketahui, RKAB ketiga perusahaan yang disetujui Dinas ESDM tersebut ternyata tanpa verifikasi dari Competent Person sebagai orang yang bertanggung jawab dalam pembuatan laporan hasil eksplorasi atau estimasi sumberdaya atau cadangan pada pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba).

Ketiga perusahaan yang mendapat persetujuan RKAB tanpa verifikasi Competent Person itu adalah PT Bukit Timah, PT Prima Timah Utama (PTU) dan PT Biliton Inti Perkasa (BIP). PT Bukit Timah mendapat persetujuan RKAB dengan volume barang 550 metric ton, PT PTU sebanyak 353 metric ton dan PT BIP sebanyak 324,37 metric ton.

Pelaksana Tugas Kepala Dinas ESDM Bangka Belitung Amir Syahbana membenarkan bahwa RKAB ketiga perusahaan yang telah disetujui dan telah melakukan ekspor tersebut tidak menggunakan Competent Person.

“Tidak pakai Competent Person. Begini logikanya perlu saya sampaikan. Yang namanya Competent Person itu memverifikasi cadangan. Kalau dia mau produksi dengan melakukan penambangan pasti berhubungan dengan cadangan maka perlu Competent Person,” ujar Amir kepada Lensabangkabelitung, Jumat, 18 September 2020.

Menurut Amir, RKAB ketiga perusahaan tersebut tidak melakukan penambangan karena timahnya merupakan stok 2018 sehingga tidak perlu Competent Person karena tidak ada korelasi atau relevansinya.

“Competent Person hanya untuk penambangan karena ada kaitan dengan cadangan. Kalau dia nambang harus. Jika dalam RKAB mencantumkan produksinya itu dari nambang dan berhubungan dengan cadangan, maka wajib cadangannya diverifikasi oleh Competent Person,” ujar dia.

Amir menuturkan Competent Person digunakan per komoditas yang penetapannya dikeluarkan oleh Ikatan Ahli Geologi Indonesia (IAGI) dan Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (Perhappi).

“Competent Person untuk komoditas timah berjumlah 10 orang. Satu Competent Person boleh saja digunakan lebih dari satu perusahaan. Atau dengan satu spesialisasi. Soal penafsiran dari atau dan atau spesialisasi itu, saya sudah mendapatkan fatwa dari Dirjen minerba. Dan atau itu tentatif opsional. Competent Person dengan satu spesialisasi boleh, dua spesialisasi bagus, tiga spesialisasi malah lebih bagus,” ujar dia.

Amir menambahkan terkait adanya smelter timah lain yang juga punya stok barang 2018 belum ikut mengajukan RKAB untuk ekspor, pihaknya tidak bisa memaksakan mau ekspor atau tidak.

“Kalau tidak mengajukan RKAB, kita tidak bisa memaksakan. Baru 3 smelter (Yang mengajukan RKAB stok 2018). Sedangkan untuk evaluasi sejauh mana ekspor stok 2018 itu berpengaruh terhadap perekonomian, belum bisa dilihat datanya karena mereka baru ekspor sekarang. Termasuk pengaruhnya terhadap ekonomi secara regional. Angka belum keluar karena ekspor baru bulan ini,” ujar dia.

Penulis : Servio M | Editor: Donny Fahrum

Related Articles

Leave a Reply

Back to top button